Selasa, Agustus 16, 2022
BerandaBerita BanjarMelalui Musrenbang, Kota Banjar Mampu Bersinergi dengan Jateng

Melalui Musrenbang, Kota Banjar Mampu Bersinergi dengan Jateng

Berita Banjar (harapanrakyat.com),-

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dilaksanakan untuk menyadarkan stakeholder yang ada di Kota Banjar, Jawa Barat, dalam mengintegrasikan rencana dan aspirasi masyarakat, guna mengembangkan potensi.

Hal itu dikatakan Walikota Banjar, Hj. Ade Uu Sukaesih, SIP., M.Si., saat membuka pelaksanaan Murenbang Kota Banjar tahun 2015, Kamis (05/03/2015), di Aula Setda Kota Banjar.

“Sebagaimana telah kita maklumi bersama, bahwa Musrenbang tingkat Kota Banjar tahun anggaran 2015 merupakan aplikasi dari Undang Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,” katanya.

Pada prinsipnya, lanjut Ade, Musrenbang tingkat kota bertujuan menyelaraskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah kabupaten/kota dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan daerah provinsi. Mempertajam indikator kinerja program dan kegiatan prioritas daerah, menyepakati prioritas pembangunan daerah, serta program dan kegiatan prioritas daerah.

Musrenbang juga merupakan suatu proses pengambilan keputusan secara partisipatif, dan sebagai arena strategis bagi para pihak terkait dalam merumuskan perencanaan pembangunan secara kolaboratif dengan melibatkan empat pilar, yaitu pemerintah daerah (ekskutif dan legislatif), kalangan masyarakat, kalangan swasta dan komunitas.

Dengan demikian, maka kegiatan tersebut menjadi bagian penting dalam rangka perumusan dan penyempurnaan draft rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banjar tahun 2016.

“Melalui Musrenbang, Kota Banjar akan mampu bersinergi dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Jawa Tengah, terkait ketahanan pangan menuju Banjar Emas. Banjar Emas itu Elok, Menawan, Aman dan Sejahtera, sesuai visi misi Pemerintah Kota Banjar,” kata Ade.

Dia juga menyebutkan, bahwa penyusunan RKPD Kota Banjar tahun 2016 telah berdasarkan pada RPJMD Kota Banjar tahun 2014-2018. Walikota berharap, antara dokumen RPJMD dan RKPD tetap sejalan dan saling berkaitan, sebab RKPD sendiri mempunyai beberapa nilai yang strategis, diantaranya sebaga instrumen untuk mengoperasionalkan RPJMD.

Kemudian, menjadi acuan penyusunan rencana kerja (Renja) OPD, memberikan gambaran konsistensi program dan sinkronisasi pencapaian sasaran antara RKPD dengan RPJMD, menjadi pedoman dalam penyusunan KUA dan PPAS, serta menjadi pedoman penyusunan program dan kegiatan penyelenggaraan urusan dan lintas urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawab OPD.

“Berkenaan dengan hal tersebut, kami menganggap Musrenbang RKPD ini merupakan momen penting untuk menyatukan pola pikir berbagai unsur pelaku pembangunan, serta mengintegrasikannya dengan berbagai bidang urusan pemerintahan. Baik urusan wajib, maupun urusan pilihan, dan yang bersifat sektoral maupun lintas sektoral dari pemerintah atasan,” tuturnya.

Menurut Ade, kualitas dan keterpaduan perencanaan sangat menentukan capaian kualitas kinerja pembangunan itu sendiri. Lahirnya UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), mencerminkan komitmen pemerintah akan pentingnya perencanaan dalam melaksanakan pembangunan.

Begitu pula, kata dia, Pemkot Banjar sangat menyadari akan pentingnya kualitas perencanaan. Sebab, tidak dapat dipungkiri bahwa tingkat capaian kinerja pembangunan ditentukan oleh kualitas perencanaan itu sendiri.

Untuk itu, pihaknya berkomitmen akan selalu mengedepankan hasil-hasil rumusan Musrenbang dalam penyusunan draft rancangan RAPBD Kota Banjar. “Kami menghimbau kepada semua pimpinan OPD agar betul-betul memperhatikan hasil-hasil Musrenbang, baik tingkat desa maupun kecamatan, sehingga nantinya dapat menyerap dan mengalokasikan kegiatan secara proporsional sesuai kebutuhan kecamatan atau desa,” tegasnya.

Ade menyebutkan, mekanisme perencanaan pembangunan telah mengedepankan prinsip-prinsip partisipatif, top down and bottom, demokratisasi, transparansi serta integrated planning.

Dirinya berharap, semua itu akan dapat mengakomodasi berbagai aspirasi masyarakat bawah, serta terintegrasinya kebijakan dan program pembangunan dari pemerintah provinsi dan pusat.

Selain itu, peningkatan PAD perlu terus ditingkatkan tanpa mengabaikan pada prinsip keadilan dan biaya ekonomi tinggi. “Begitu pula peningkatan koordinasi dan percepatan informasi terhadap berbagai hal, terutama yang menjadi tuntutan dan harapan masyarakat, sehingga kita mampu memberikan respon yang cepat dan tepat,” kata Ade. (Eva/Koran-HR)