Berita Banjar, (harapanrakyat.com),- Perhatian Pemkot Banjar terhadap pemberdayaan kepemudaan selama ini sangat minim. Hal ini tercermin dari kebijakan politik anggaran pemkot untuk kepemudaan masih sangat kecil.
Demikian ditegaskan Ketua PMII Kota Banjar, Ahmad Muhafidz, usai bertemu dan berdialog dengan Walikota Banjar, Hj. Ade Uu Sukaesih, SIP., M.Si., di kantor Setda Kota Banjar, Jumat (27/02/2015).
“Kedatangan ini kami menyampaikan rekomendasi hasil dari kajian pengurus cabang PMII, terkait pandangan dua belas tahun Kota Banjar. Ada 4 poin rekomendasi, diantaranya tentang kepemudaan, keperempuanan, keagamaan dan pemerintahan,” katanya, kepada HR.
Menurut Muhafidz, selama dua belas tahun ini, kalangan pemuda masih belum terlalu disentuh oleh pemkot. Terbukti, anggaran untuk kepemudaan masih sangat kecil, selain itu masih minimnya lapangan pekerjaan sehingga tingkat kriminalitas yang melibatkan pemuda juga cukup tinggi.
Padahal, pemuda adalah salah satu pilar pembangunan daerah. Nasib suatu daerah tergantung pemuda di daerah itu sendiri, sebab pemuda inilah yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan, baik di tingkat daerah, regional maupun nasional.
Dia juga mengatakan, Pemkot Banjar harus manfaatkan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) sebagai ruang untuk kaderisasi pemuda, dan pihaknya akan selalu siap menjadi mitra kritis pemerintahan Walikota Banjar, Ade Uu Sukaesih, dan Wakil Walikota, Darmadji Prawirasetia.
“Selama kebijakan pemkot berpihak pada masyarakat dan untuk pembangunan Kota Banjar yang berkelanjutan dan berkeadilan, PMII akan selalu dukung. Tapi, jika kebijakan pemkot melenceng dari aturan perundang undangan serta merugikan masyarakat, tentunya akan berhadapan dengan kami. Posisi dan peran PMII juga OKP lainnya tetap sebagai penyambung lidah rakyat,” tegas Muhafidz.
Korp Puteri PMII Kota Banjar, Amiroh Munjiyah, menambahkan, mengenai issu keperempuanan, sekarang ini kasus tentang human trafficking di Kota Banjar cukup tinggi dan hampir mayoritas yang menjadi korbannya adalah kaum perempuan, begitu pula untuk kasus KDRT.
“Kita melihat, ini disebabkan selain kemerosotan moral, juga karena kurangnya pemberdayaan kaum perempuan. Peran PKK belum mampu merangkul semua perempuan Kota Banjar,” ucap aktivis perempuan yang akrab disapa Amiroh.
Dia menyebutkan, suatu kebanggaan bagi dirinya selaku perempuan, bahwa di Kota Banjar perempuan bisa menjadi kepala daerah. Hal ini harus menjadi momentum bagi kebangkitan perempuan di Kota Banjar.
“Jadikan Banjar kota ramah perempuan, tidak lagi ada kasus human trafficking, KDRT, dan kami berharap kedepannya peran perempuan dalam ruang publik yang strategis bisa semakin meningkat,” harapnya.
Menurut Amiroh, semua itu bisa terwujud jika ada sinergitas antara pemerintah dengan PMII dan OKP lainnya. Tentunya ditopang dengan kebijakan yang perspektif gender.
Menanggapi hal ini, Walikota Banjar sangat mengapresiasi kedatangan dari pengurus PMII. Walikota berharap, keberadaan PMII di Kota Banjar bisa ikut berpartisipasi dalam suksesi pembangunan daerah.
“Ade-ade PMII ini lah para generasi pemimpin Banjar nantinya, jangan patah semangat untuk selalu belajar. Saya berjanji akan menindaklanjuti apa yang menjadi rekomendasi PMII.
Terimakasih, ini menjadi bahan evaluasi kami, terus ikut mengawal dan menjadi penyeimbang pemerintah,” tandasnya. (Nanang S/Koran-HR)
