Minggu, Agustus 14, 2022
BerandaBerita BanjarRKPD Kota Banjar 2016, Fokuskan Program Pemberdayaan Ekonomi & Sosbud

RKPD Kota Banjar 2016, Fokuskan Program Pemberdayaan Ekonomi & Sosbud

Berita Banjar, (harapanrakyat.com),-

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Banjar, Ir. H. Tomy Subagja, MM., mengatakan, Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota Banjar tahun 2015, merupakan salah satu agenda perencanaan pembangunan di Kota Banjar.

Forum tersebut sebagai media utama konsultasi publik bagi seluruh stakeholder daerah, untuk membangun serta mewujudkan kesepahaman dan kesepakatan bersama antar stakeholder mengenai kebijakan program dan kegiatan daerah yang akan dilakukan Pemkot Banjar pada tahun 2016.

Selain itu, juga untuk memaduserasikan Renja OPD, sehingga menghasilkan rumusan yang sinergi untuk dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Banjar tahun 2016.

Kemudian, menyempurnakan rancangan awal RKPD yang memuat prioritas pembangunan daerah, alokasi anggaran indikatif berdasarkan fungsi dan program OPD, rancangan alokasi dana desa, serta usulan kegiatan yang pendanaannya bersumber dari APBD Kota, APBD Provinsi, APBN maupun sumber pendanaan lainnya.

Adapun tahapan perencanaannya telah dilaksanakan mulai dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam), Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota yang dilaksanakan tanggal 5 Maret 2015, di Aula Setda Kota Banjar.

Hasil yang dibahas dalam Musrenbang Kota Banjar tahun 2015 ini menitikberatkan terhadap upaya peningkatan daya beli masyarakat menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Tomy menyebutkan, hal itu sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang difokuskan pada program-program pemberdayaan ekonomi, sosial dan budaya, guna terwujudnya masyarakat Banjar yang lebih sejahtera.

Menurutnya, pemberdayaan ekonomi dan sosial budaya merupakan tugas bersama yang harus digenjot realisasinya. Untuk itu, setiap program di OPD harus benar-benar dikawal supaya sesuai dengan prioritas usulan kecamatan.

“Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Banjar tahun 2016 melalui Musrenbang Kota Banjar 2015 ini, diharapkan dapat menghasilkan formulasi strategis daerah yang terpadu melalui peningkatan kapasitas manajemen aparatur daerah, dalam kerangka paradigma baru pelaksanaan pemerintahan daerah yang sarat dengan nuansa otonomi,” tuturnya.

Lanjut Tomy, berdasarkan perencanaan jangka menengah daerah, RKPD tahun 2016 berada pada tahapan untuk mewujudkan perekonomian berbasis agrobisnis. Hal ini menuntut semua pihak untuk lebih fokus, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan, sesuai usulan prioritas dari setiap kecamatan yang telah disetujui dalam forum OPD, dan selanjutnya akan diusulkan ke tingkat provinsi.

Dalam RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah, maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. RKPD juga merupakan acuan bagi OPD dalam menyempurnakan Renja OPD untuk tahun yang sama.

Sedangkan, mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pasal 1 ayat 13, merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun terkait. (Eva/Koran-HR)