Selasa, Juni 28, 2022
BerandaBerita PangandaranSPP Sesalkan Pernyataan Pemkab Pangandaran ke Kemenkumham

SPP Sesalkan Pernyataan Pemkab Pangandaran ke Kemenkumham

Photo Ilustrasi

SPP Sesalkan Pernyataan Pemkab Pangandaran ke Kemenhumkam

Berita Pangandaran, (harapanrakyat.com),-

Koordinator Serikat Petani Pasundan (SPP) Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, Arif Budiman, meminta pemerintah daerah segera melakukan inventarisasi dan verifikasi aset pertanahan milik pemerintah yang terdapat di seluruh wilayah Kabupaten Pangandaran, Rabu (11/10/2015).

Permintaan SPP tersebut menyusul pernyataan dari Asda 1 dan DPRD Pangandaran yang menyatakan bahwa Pangandaran tidak mempunyai lahan seluas 5 hektar untuk pembangunan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), pada saat menerima rombongan dari Kementrian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Kanwil Jawa Barat, belum lama ini. [Baca juga: Kemenkum HAM Ajukan Pendirian Lapas di Pangandaran]

Karena belum melakukan inventarisasi dan verifikasi, Arif menilai sampai saat ini Pemerintah Daerah belum mengetahui secara pasti mana lahan atau tanah yang menjadi aset pemerintah, mana milik Perum Perhutani dan mana milik masyarakat.

Pada kesempatan itu, Arif juga mempertanyakan pernyataan Pemerintah Daerah yang disampaikan melalui Asda 1 dan DPRD tersebut. Padahal menurut dia, keberadaan Lapas sangat dibutuhkan untuk menunjang fasilitas dan sarana prasarana sebuah kabupaten atau pemerintahan. [Baca juga Soal Pendirian Lapas, DPRD: Pemkab Pangandaran Sudah Tak Punya Lahan]

Jadi, kata Arif, tidak ada alasan pemerintah daerah menyatakan tidak memiliki lahan seluas itu karena belum ada inventarisasi dan verifikasi. Diapun menganjurkan agar pemerintah daerah segera membentuk tim untuk melakukan inventarisasi dan verifikasi aset tanah.

“Hal itu merujuk pada program Kementrian Agraria tentang IP4T (Inventarisir Penguasaan Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah). Juklak dan Juknis IP4T itu sudah jelas ada,” katanya. (Mad/R4/HR-Online)

- Advertisment -