Ilustrasi. Foto: Ist/Net
Berita Ciamis, (harapanrakyat.com),-
DPRD Ciamis meminta penyelenggaraan Pilkades (Pemilihan Kepala Desa) Serentak di Kabupaten Ciamis bisa digelar pada akhir tahun 2015. Pasalnya, saat ini terdapat 58 pemerintahan desa di Kabupaten Ciamis dipimpin oleh pejabat (Pj) kepala desa. DPRD memandang apabila kekosongan kepala desa definitif berlangsung lama, dikhawatirkan akan mengganggu jalannya roda pemerintahan di 58 Pemdes tersebut.
Ketua Komisi I DPRD Ciamis, Oih Burhanudin, mengungkapkan, jika Pemkab Ciamis memiliki kesungguhan untuk menggelar Pilkades Serentak tahun ini, dirinya yakin masih bisa terlaksana. Menurutnya, tolak ukur kesiapan menggelar Pilkades Serentak ditentukan oleh dua faktor utama, yakni regulasi Perda (Peraturan Daerah) tentang Pilkades Serentak dan kesiapan anggaran.
“Untuk Perda saya yakin sebelum bulan Oktober sudah selesai disyahkan di DPRD. Sedangkan dari kesiapan anggaran pun masih bisa dianggarkan di APBD perubahan tahun 2015. Apabila Perda dan anggaran sudah siap, saya kira akhir tahun ini Pilkades Serentak bisa mulai digelar,” katanya, kepada Koran HR, pekan lalu.
Menurut Oih, kekosongan kepala desa di 58 Pemdes tidak bisa dibiarkan terlalu lama. Karena, lanjut dia, di saat bantuan keuangan desa yang kini nilainya begitu besar, tentunya dibutuhkan seorang kepala desa definitif yang bisa leluasa memutuskan kebijakan.
“Kalau dipimpin oleh seorang pejabat kepala desa, barang tentu ada batasan kewenangan yang dimilikinya. Dengan begitu, kami khawatir kebijakan strategis yang berhubungan dengan pembangunan tidak berjalan secara maksimal. Artinya, digelarnya Pilkades Serentak tahun ini sangat urgensi sekali,” katanya. (Bgj/Koran-HR)
,- DPRD Ciamis meminta penyelenggaraan Pilkades (Pemilihan Kepala Desa) Serentak di Kabupaten Ciamis bisa digelar pada akhir tahun 2015. Pasalnya, saat ini terdapat 58 pemerintahan desa di Kabupaten Ciamis dipimpin oleh pejabat (Pj) kepala desa. DPRD memandang apabila kekosongan kepala desa definitif berlangsung lama, dikhawatirkan akan mengganggu jalannya roda pemerintahan di 58 Pemdes tersebut.){kind=link}