Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan
Berita Ciamis, (harapanrakyat.com),-
Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan (Aher), mengatakan, angka kemiskinan di Kabupaten Ciamis terbilang rendah apabila dibanding dengan kabupaten/kota lain di Jawa Barat. Menurutnya, angka kemiskinan di Ciamis sebesar 8,2 persen, malah lebih rendah dibanding angka kemiskinan di Jawa Barat sebesar 9,8 persen.
Aher mengatakan, keberhasilan pembangunan di sebuah daerah diukur dari capaian pemerintah daerah setempat dalam menekan angka kemiskinan. “Selain kemiskinan, juga keberhasilan dalam bidang pendidikan. Apabila pemerintah daerah berhasil menekan angka kemiskinan serta berhasil menaikan angka partisipasi sekolah di bidang pendidikan, maka dikategorikan berhasil program pembangunannya,” ujarnya saat memberikan arahan kepada para Pejabat Eselon II & III di lingkungan Pemkab Ciamis, di Kantor Bupati Ciamis, Rabu (11/11/2015) siang tadi.
Aher menjelaskan, program pembangunan yang digulirkan pemerintah harus berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat. “Apabila dianalisis secara mikro, sebuah program pembangunan apakah berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat atau belum, indikatornya ada dua, yakni apakah dari hasil pembangunan itu bisa menekan persentase angka kemiskinan dan bisa meningkatkan APS di bidang pendidikan atau tidak? Kalau sudah, berarti berhasil,” ungkapnya.
Aher pun meminta Pemkab Ciamis terus menekan angka kemiskinan di daerahnya, minimalnya bisa mempertahankan. “ Angka kemiskinan di Jawa Barat pada tahun 2007 lalu berada di angka 13,55 persen. Tetapi, pada tahun 2014, angka kemiskinan di Jawa Barat menurun tajam atau di angka 9,8 persen,” terangnya.
Apabila diukur secara makro, terang Aher, ukuran keberhasilan pembangunan sebuah daerah dilihat dari 2 aspek, yaitu aspek ekonomi dan sosial. “Dampak dari pembanguan dilihat dari PDRB. Apabila PDRB semakin tinggi maka akan semakin baik tingkat pembangunannya. Kemudian diukur pula oleh pertumbuhan ekonominya. Itu ukuran makronya. Sementara ukuran mikronya yaitu tingkat kemiskinan,” ujarnya.
Sementara ditinjau dari aspek sosialnya, kata Aher, dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), ukuran mikronya diantaranya dilihat dari keikutsertaan sekolah (angka partisipasi sekolah) dan tingkat melek huruf masyarakatnya. “Apabila di bidang pendidikan berhasil, maka otomatis akan membantu memutus mata rantai kemiskinan. Artinya, ada saling berkaitan antara satu program pembangunan dengan program pembangunan lainnya,” terangnya.
Dengan begitu, lanjut Aher, pemerintah daerah harus menyusun program pembangunan secara terarah. Hal itu agar satu program yang digulirkan dapat membantu pencapaian program lainnya. (Bgj/R2/HR-Online)