Anggota DPRD Ciamis Kompak Tolak Perpindahan Wilkum ke Banjar

Pertemuan antara Tim Kajian Polda Jabar dan Masyarakat dari enam kecamatan, di Aula Kecamatan Banjarsari, Rabu (16/12/2015), membahas soal perpindahan wilayah hukum. Photo: Suherman/ HR

IMG_20151216_103456

Berita Ciamis, (harapanrakyat.com),-

Selain Para Kepala Desa dan tokoh masyarakat dari enam kecamatan, empat Anggota DPRD Kabupaten Ciamis dari daerah pemilihan empat, Kuncoro Jatisuroso, Drs. Oyat Nurayat, Beni Octavia dan Suryana KP, juga hadir dalam acara pertemuan bersama Tim Kajian dari Polda Jabar, di Aula Kecamatan Banjarsari, Rabu (16/12/2015).

Keempat Anggota DPRD Kabupaten Ciamis itupun memberikan sikap, dengan cara memberikan penolakan terhadap wacana perpindahan wilayah hukum keenam kecamatan tersebut ke Polres Banjar.

Beni Octavia, mengakatan, penolakan tersebut adalah sebagai wujud keinginan dari masyarakat sepenuhnya. Ia pun menegaskan, kendati soal perpindahan wilayah hukum adalah kewenangan Polda, namun dirinya berharap aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui quisioner tersebut menjadi bahan evaluasi Kapolda Jabar.

“Kami menolak hal ini karena disini sangat terlihat sekali ada keinginan yang teramat dipaksakan oleh Polres Banjar. Apa sebab saya bicara seperti ini, karena dari hasil kajian dan penelusuran saya dan rekan-rekan, wacana penggabungan wilayah hukum ini terlalu nampak rekayasanya,” katanya.

Beni juga menysesalkan banyak tanda-tangan yang dipalsukan. Padahal menurut dia, seandainya Polres Banjar ingin penggabungan wilkum ini terjadi, setidaknya diawali dengan melakukan komunikasi secara baik dengan Polres Ciamis serta Pemda Ciamis.

“Kan itu lebih enak, jangan langsung ke Polda, apalagi kami juga sempat mengendus penggalangan tanda-tangan itu dilakukan oleh tim intelegen dari Polres Banjar,” jelasnya.

Senada dengan itu, Kuncoro Jatisuroso, menuturkan, kisruh soal perpindahan wilayah hukum ini terjadi oleh karena ada muatan kepentingan di dalamnya. Ia pun menegaskan jika dirinya atas nama pribadi menolak keras perpindahan wilayah hukum itu.

“Secara pasti, saya nyatakan menolak perpindahan wilkum ini. Buat apa kita pindah wilkum ke Polres Banjar. Dalam segi apa keuntungannya jika kita pindah wilkum. Jika hanya untuk masalah penanganan pembuatan SIM dan pelayanan kendaraan, ngapain meski repot-repot harus pindah wilkum. Sementara selama ini pelayanan hukum Polres Ciamis berjalan baik,” katanya.

Menurut Kuncoro, seandainya masyarakat ingin membuat SIM, sekarang kan ada SIM keliling. Bahkan dia akan meminta setiap hari pelayanan SIM diadakan di Banjarsari. Untuk samsatnya juga nanti akan diupayakan segera terwujud di Banjarsari.

“Ngapain repot repot sih? Sekarang saya mau tanya? Apakah Polres Banjar masih kurang dengan membawahi empat Polsek? Jika dipandang masih kurang, ya mboh mekarkanlah Polsek yang ada. Secara politis, banjar itu hanya empat kecamatan, sementara kita yang sekarang dipinta bergabung ada 7 kecamatan dengan Cidolog. Masa yang banyak kalah sama yang sedikit, baikan Banjar ajalah yang gabung ke yang banyak Wilkumnya,” pungkasnya. (Suherman/Koran-HR)

Berita Terkait

Usulan 6 Kecamatan di Ciamis Pindah Wilkum, Polda Jabar ‘Turun Tangan’

Usulan 6 Kecamatan di Ciamis Pindah Wilkum ke Banjar Masih Pro Kontra

Loading...