Minggu, Juli 3, 2022
BerandaBerita BanjarBPMPPT Banjar Permudah Persyaratan IMB Rumah Tinggal

BPMPPT Banjar Permudah Persyaratan IMB Rumah Tinggal

Petugas di kantor Badan Penanaman Modal, Pelayanan dan Perizinan Terpadu (BPMPPT) Kota Banjar, tengah melayani warga yang hendak mengurus surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Photo: Nanang Supendi/HR

BMPPT

Berita Banjar, (harapanrakyat.com),-

Guna menarik minat masyarakat untuk mengurus surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah tinggal, Badan Penanaman Modal, Pelayanan dan Perizinan Terpadu (BPMPPT) Kota Banjar, memberi kemudahan syarat pengurusan izin tersebut.

Kepala BPMPPT Kota Banjar, Drs. Ade Setiana, M.Pd., mengatakan kepada HR, belum lama ini, bahwa kemudahan persyaratan yang diberikan pihaknya itu mulai dari administrasi yang tidak berbelit, penyederhanaan gambar, dan prosedur yang lebih singkat.

“Saat ini kami sedang menggodok aturan tentang Pemutihan IMB, yang nantinya dituangkan dalam Peraturan Walikota. In sha Allah Perwal selesai dibuat tahun 2016 dan langsung diberlakukan,” katanya.

Dengan demikian, dibuatnya Perwal tentang Pemutihan, Pemerintah Kota Banjar berarti memberi pengampunan kepada masyarakat yang tidak mengurus IMB, meskipun sudah puluhan tahun lamanya.

Namun, lanjut Ade, pengampunan melalui pemutihan itu jangan disalah artikan. Pemutihan dimaksud bukan berarti bebas dari IMB atau bebas biaya pengurusan, tetapi diberikan kemudahan dan keringanan dalam prosesnya.

IMB pemutihan diberlakukan atau berhak diajukan bagi bangunan atau rumah tinggal yang didirikan sebelum Kota Banjar berdiri, dan setelah Kota Banjar berdiri terhitung sampai tahun 2011.

“Sebenarnya IMB pemutihan dari aturan berlaku sekarang ini pun, biayanya termasuk ringan. Untuk bangunan tempat tinggal sebelum Banjar berdiri hanya dikenakan biaya 25 persen. Sedangkan, untuk bangunan setelah Banjar berdiri dikenakan biaya 50 persen. Kemudian selain itu, tempat usaha dikenakan biaya 75 persen,” terangnya.

Namun, semua itu tidak menarik masyarakat untuk mengurus IMB. Hal itu dilihat dari masih banyaknya rumah tinggal penduduk yang belum memiliki IMB. Berbeda dengan perumahan komersil dan ruko yang dikembangkan developer, dimana semuanya sudah memiliki IMB.

“Ternyata terkendalanya pemenuhan persyaratan berupa gambar teknis secara lengkap. atau harus dibuat dari berbagai sudut, baik tampak depan, belakang dan samping. Oleh sebab itu biaya gambarnya mahal,” ungkap Ade.

Karena sudah lama IMB rumahnya tidak diurus, maka pihaknya terus mendorong dan memberi kemudahan pelayanan dengan berupaya membikin aturan pemutihan. Artinya, pemutihan diberlakukan bagi mereka yang sudah membangun rumah, tapi tak mengurus IMB-nya.

Menurut Ade, pengurusan pemutihan jelas akan lebih mudah dan ringan dalam pembiayaannya, sebab persyaratan desain gambarnya disederhanakan, seperti dibuatkan skatnya saja.

Jadi, jika dihitung dari segi biaya, masyarakat akan mendapat pengurangan di bagian penyederhanaan gambar. Untuk itu, pihaknya menghimbau kepada pemilik bangunan agar segera mengurus IMB-nya. Sehingga, rumah yang dimilikinya itu jelas legalitasnya, dan terlindungi secara hukum.

“Kemudahan persyaratan melalui pemutihan ini akan kami sesuaikan atau ada batasan waktu diberlakukannya, Seperti halnya pelaksanaan program prona yang dijalankan BPN,” tukasnya.

Pemberlakuan pemutihan dengan pembatasan waktu tujuannya agar jangan sampai masyarakat menunda mengurus IMB. “Mungkin saja kita berlakukan cukup satu tahun atau lebih. Pokoknya tidak selamanya,” pungkas Ade. (Nanks/Koran-HR)

- Advertisment -