Selasa, Juni 28, 2022
BerandaBerita CiamisBupati Ciamis: Rehabilitasi DAS Citanduy Masuk Prioritas Nasional

Bupati Ciamis: Rehabilitasi DAS Citanduy Masuk Prioritas Nasional

Bupati Ciamis, Drs. H. Iing Syam Arifin

Wacana Pindah Wilkum ke Banjar, Bupati Ciamis Enggan Berpolemik

Berita Ciamis, (harapanrakyat.com),-

Bupati Ciamis, Drs. H. Iing Syam Arifin, ketika ditemui Koran HR belum lama ini, menyampaikan, wilayah Kabupaten Ciamis termasuk ke dalam Daerah Aliran Sungai (DAS) Citanduy yang terbagi kedalam Sub Daerah Aliran Sungai Citanduy Hulu, Sub Daerah Aliran Sungai Ciseel, Sub Daerah Aliran Sungai Cimuntur dan Sub Daerah Aliran Sungai Cijolang.

Iing mengungkapkan, Daerah Aliran Sungai (DAS) Citanduy secara Nasional dikategorikan sebagai DAS kritis dengan indikator kekritisan antaralain fluktuasi debit sungai, tingkat erosi dan sedimentasi yang cukup tinggi (± 2,5 juta ton/ tahun terbawa oleh Sungai Citanduy), serta produktivitas Daerah Aliran Sungai yang relatif rendah.

“Oleh karenanya, DAS Citanduy menjadi salah satu DAS Prioritas Nasional yang perlu upaya penanganan rehabilitasi,” katanya.

Disamping itu, Iing menyampaikan, wilayah Kabupaten Ciamis yang semula pada tahun 2009 memiliki luas sebesar 2.444,79 Km2 atau 244.479, Ha, pada tahun 2013 mengalami perubahan menjadi seluas 1.433,87 Km2. Hal itu sebagai kensekuensi dari adanya pemekaran wilayah Kabupaten Ciamis yaitu pembentukan wilayah Kabupaten Pangandaran.

Kemudian, kata Iing, luas kawasan hutan negara diKabupatenCiamisyanghanya18.003,83 Ha (12,56 %), terdiri dari 12.420,46 Ha yang hak kelolanya diberikan kepada BUMN Perum Perhutani KPH Ciamis dan 5.583,37 Ha oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jabar Bidang III (UPT Departemen Kehutanan),masih belum cukup ideal sebagai penyeimbang ekosistem dalam suatu Daerah Aliran Sungai (DAS).

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, lanjut Iing, disebutkan bahwa luas kawasan hutan yang ideal dalam suatu wilayah tertentu DASadalah 30 %, sedangkan yang ada hanya 12,56 % dari luas wilayah daratan Kabupaten Ciamis.

Selanjutnya, Iing menambahkan, berdasarkan pasal 69 dan 70 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanandisebutkan bahwa masyarakat berkewajiban ikut serta menjaga hutan dari gangguan perusakan, berperan aktif dalam rehabilitasi, turut berperan serta dalam pembangunan kehutanan.

Dan Pemerintah, kata Iing, wajib mendorong peran serta masyarakat yang terkait langsung dengan berbagai upaya dalam rangka penyelamatan maupun pemanfaatan hutan dan lahan. Salah satu usaha yang harus didorong dan dikembangkan adalah usaha perhutanan rakyat. Ini merupakan usaha dibidang kehutanan yang berbasis hutan dan lahan dengan hasil kayu dan bukan kayu yang pengelolaannya diutamakan pada pengembangan ekonomi rakyat, memperhatikan aspek sosial, budaya dan penyelamatan lingkungan.

Sementara itu, Iing mengutarakan, hasil inventarisasi hutan dan kebun rakyat tahun 2013, hutan rakyat di Kabupaten Ciamis tercatat seluas 27.420,16 Hayang tersebar di 26 kecamatan. Hutan rakyat ini telah dikembangkan sejak lama baik melalui swadaya masyarakat maupun dengan bantuan pemerintah melalui program penghijauan.

Kawasan hutan rakyat ini memiliki potensi yang cukup besar, antaralain potensi kayu sebesar 7.540.544 M3. Walaupun potensinya cukup besar, tetapi pengelolaannya belum sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari, sehingga belum mampu memberikan kontribusi yang dapat diandalkan bagi pengembangan perekonomian daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. (Deni/Koran-HR)

- Advertisment -