Jumat, Juli 1, 2022
BerandaBerita BanjarDisperindagkop Banjar Siapkan Pelimpahan Kewenangan Tera Ulang

Disperindagkop Banjar Siapkan Pelimpahan Kewenangan Tera Ulang

Penyuluhan pendataan alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP), di aula Disperindagkop Kota Banjar, Rabu (16/11/2015). Photo : Nanang Supendi/HR.

Disperindagkop Banjar Persiapkan Pelimpahan Kewenangan Tera Ulang

Berita Banjar, (harapanrakyat.com),-

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Kota Banjar bekerjasama dengan Balai Kemetrologian Tasikmalaya melakukan penyuluhan pendataan alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) kepada pemerintah desa/kelurahan, di aula Disperindagkop Kota Banjar, Rabu (16/11/2015).

Kepala Balai Kemetrologian Tasikmalaya, Drs. Supriatna, kepada HR Online mengatakan, penyuluhan ini penting dilaksanakan untuk menyiapkan peralihan kewenangan tentang kegiatan tera ulang UTTP dari pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten/kota.

“Peralihan kewenangan kegiatan tera ulang dari pemerintah provinsi ke pemkab/pemkot itu sesuai Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah,” ucapnya.

Diungkapkannya, pada tahun 2017 nanti seluruh kabupaten/kota di Indonesia harus sudah siap menerima peralihan kewenangan kegiatan tera ulang.

“Maka dari sekarang, Pemkot Banjar perlu melakukan berbagai persiapan, yaitu diantaranya wajib memiliki UPTD Metrologi Legal serta sumber daya manusia pengelolanya,” jelas Supriatna.

Unit Metrologi berada di daerah, kata dia, agar rentang kendali lebih dekat terkait kebenaran pengukuran dan lebih cepat penyelesaiannya.

Sementara Kabid Perdagangan Disperindagkop Kota Banjar, Sukirman,SE mengatakan, pihaknya saat ini sedang menyiapkan segala sesuatunya sesuai ketentuan amanah UU No. 23 Tahun 2004.

“Ini sebagai langkah awal, kami melakukan penyuluhan pendataan UTTP kepada pemerintah desa/kelurahan. Selanjutnya, kami meminta satu petugas yang ditunjuk desa/kel untuk pendataan tersebut di lingkungannya masing-masing,” ucapnya.

Untuk pembentukan UPTD Metrologi dan kemampuan SDM-nya, kata dia, Disperindag perlu berkoordinasi dengan pemangku kebijakan (walikota.red) dan beberapa OPD lainnya.

“Yang jelas itu semua harus disiapkan, terlebih Pemprov Jabar terhitung Oktober 2016 sudah tidak akan melakukan tera ulang UTTP di daerah,” ujarnya. (Nanks/R5/HR-Online)

- Advertisment -