Selasa, Agustus 16, 2022
BerandaBerita BanjarWaduh! 60 Persen Tanah di Banjar Belum Bersertifikat

Waduh! 60 Persen Tanah di Banjar Belum Bersertifikat

Photo: Ilustrasi net/Ist.

BPNBerita Banjar, (harapanrakyat.com),-

Masih banyaknya masyarakat yang belum faham akan pentingnya kepemilikan sertifikat hak milik atas tanah, 60 persen bidang tanah di wilayah Kota Banjar, Jawa Barat, belum bersertifikat.

Kepala Badan Pertanahan (BPN) Kota Banjar, Erry Juliani Pasoreh, menyebutkan, hingga saat ini di Kota banjar baru 40 persen bidang tanah yang sudah memiliki sertifikat hak milik. Jumlah tersebut terhitung tinggi dibandingkan nasional yang rata-rata hanya 38 persen.

“Untuk itu, kami terus berupaya meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang arti pentingnya sertifikat hak milik atas tanah,” kata Erry, Jum’at (11/12/2015), usai pelayanan sertifikasi tanah yang dilaksanakan di depan Pendopo Kota Banjar.

Dia menyebutkan, kegiatan tersebut merupakan salah satu upaya BPN untuk mempermudah masyarakat dalam mengurus pembuatan sertifikat tanah. Pihaknya pun tidak hanya gencar melakukan sosialisasi, namun juga membuat beberapa prgram yang lebih mendekatkan BPN dengan masyarakat.

“Kami terus berupaya menggugah serta meringankan masyarakat dalam mengurus pembuatan sertifikat. Kami proaktif melakukan jemput bola, atau langsung mendatangi masyarakat, seperti program Rabu Keliling ke sejumlah wilayah untuk pengurusan pembuatan sertifikat tanah,” katanya.

Dia menyebutkan, masih banyak masyarakat yang mengaku malas mengurus pembuatan sertifikat. Hal itu akibat adanya kesalahan informasi yang sampai ke masyarakat, dimana mereka menganggap proses pembuatan sertifikat berbelit dan lama. Sehingga, masyarakat lebih memilih mempergunakan pihak ketiga untuk mengurus pembuatan dokumen hak milik tanahnya.

Erry juga mengatakan, pada tahun ini terjadi penurunan jumlah Program Nasional Agraria (Prona) di Kota Banjar, yakni 2.200 bidang, yang tuntas dikerjakan bulan Juli 2015. Sedangkan, di tahun 2014 ada 3.200 bidang, dan dapat diselesaikan selama 4 bulan. (Eva/R3/HR-Online)