Sabtu, Juni 25, 2022
BerandaBerita BanjarCemburu Dana Desa, Kelurahan Muktisari Banjar Ingin Jadi Pemdes Lagi

Cemburu Dana Desa, Kelurahan Muktisari Banjar Ingin Jadi Pemdes Lagi

Ilustrasi. Foto: Ist/Net

Berita Banjar, (harapanrakyat.com),-

Diberlakukannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka pemerintah desa mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat, dengan diberikannya penambahan anggaran dana desa di luar anggaran alokasi dana desa (ADD). Bahkan, pemerintah desa di Kota Banjar diberi kewenangan mengelola dana hingga miliaran rupiah, berbeda dengan desa-desa di kabupaten/kota lain.

Hal itu menimbulkan kecemburuan bagi aparat Pemerintah Kelurahan Muktisari, Kecamatan Langensari, dimana warganya kini mengusulkan perubahan status dari kelurahan kembali menjadi desa.

Usulan tersebut terungkap saat kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan (Musrenbanglur) Muktisari, yang digelar di Aula BPP Kecamatan Langensari, pekan lalu.

Ketua LPM Muktisari, Jejep, mengatakan, dalam musyawarah itu, usulan perubahan status menjadi usulan prioritas warga pada bidang pemerintahan. “Kami selaku LPM berkewajiban mengakomodir apa yang menjadi aspirasi warga, dan wajar usulan itu menjadi prioritas,” katanya, kepada HR, ketika ditemui usai kegiatan.

Jejep juga membeberkan alasannya kenapa warga Muktisari menghendaki perubahan status kembali menjadi desa. Menurutnya, usulan itu ada dasarnya, pertama tentu diatur dalam UU Desa, dimana dalam salah satu pasal menyebutkan bahwa kelurahan boleh mengajukan perubahan status menjadi desa.

Kemudian, adanya kesenjangan atau ketimpangan anggaran sangat besar yang diterima kelurahan dibanding desa. Alasan berikutnya yakni, dengan sistem kelurahan di Kota Banjar, selain dana kelurahan yang diterima kecil, juga dana yang diberikan untuk infrastruktur tidak dikelola oleh kelurahan, melainkan dikelola langsung oleh pemerintah kota melalui intansi terkait.

Jadi, usulan itu wajar dikemukan warga, meski diakuinya usulan tersebut perlu dikaji lebih dalam lagi, dan perlu mendapat dukungan dari pemerintah kota. Namun, pihaknya akan terus maju hingga usulannya dapat direalisasikan.

Jika dana kelurahan dengan desa dalam tahun anggarannya selalu terdapat perbedaan mencolok, atau nilainya sangat jomplang, maka masyarakat akan cemburu. Jejep menilai, kalau hal ini dibiarkan dapat memicu kerawanan sosial yang berkepanjangan.

“Untuk itu, kami berharap harus ada solusi. Misalkan, apakah Pemkot Banjar dapat memenuhi kebutuhan anggaran di kelurahan agar tidak beda jauh dengan desa. Selanjutnya, dana infrastruktur kelurahan yang dikelola pemkot, bisa diupayakan atau dikerjakan secara swakelola,” harap Jejep.

Lantaran, selama ini warga yang ada di wilayah kelurahan hanya menjadi penonton ketika ada pelaksanaan pembangunan karena tidak dilibatkan. Sementara, warga di pemerintahan desa punya kewenangan dalam kegiatan pembangunan dan pertumbuhan infrastruktur di wilayahnya.

Berbeda dengan pendapat tokoh masyarakat Muktisari, Dede Sukur. Dirinya justru mempertanyakan usulan perubahan status tersebut. “Ini usulan masyarakat yang mana. Perlu dikaji dan perlu disepakati bersama, terlebih dahulu harus dijelaskan dan disosialisasikan agar paham maksud dari usulan itu,” ujarnya.

Dede menegaskan, pendapatnya itu bukan berarti dirinya tidak setuju dengan usulan perubahan status dari kelurahan kembali lagi ke desa, tapi usulan tersebut harus dipikirkan, apakah memenuhi ketentuan yang ada berdasar peraturan berlaku atau tidak.

Jangan sampai usulan dinaikkan, namun malah menjadi seolah warga Muktisari ini tidak paham terhadap aturan. Sehingga belum apa-apa perjuangannya malah tersendat di tengah jalan.

“Pada prinsifnya, usulan itu sah-sah saja, terlebih Negara Indonesia menganut demokrasi, yaitu bebas mengutarakan keinginannya. Terpenting bagi saya, sejauh itu untuk kepentingan kesejahteraan warga secara umum, dan kemajuan Muktisari, tentu setuju,” tandas Dede.

Menanggapi hal itu, Sekmat Langensari, Jajat Sudrajat, S.Sos., yang sebelumnya menjabat Lurah Muktisari, tak menampik mengenai adanya kecemburuan dari warga kelurahan atas kondisi anggaran desa yang besar. Namun, dirinya tak sepaham jika sudah kelurahan kembali lagi menjadi desa.

“Jika itu diubah kembali menjadi desa, berarti akan menjadi kemunduran pemerintah atau penurunan status. Saya kira usulan tersebut tak akan terealisasi karena harus didukung sesuai persyaratan yang ditentukan perundang-undangan. Harus jelas dulu dasarnya, dan harus benar analisa usulan tersebut,” tukasnya.

Jajat menjelaskan, sebenarnya keinginan itu ada salah miskomunikasi. Artinya, bukan perubahan status, tatapi warga kelurahan menginginkan dana yang sama dengan desa, atau dana kelurahan dapat dikelola secara swakelola, bukan sepenuhnya dikelola pemerintah kota. (Nanks/Koran-HR)

- Advertisment -