Minggu, Juni 26, 2022
BerandaBerita CiamisProyek Pembangunan tak Tepat Waktu di Ciamis Dipertanyakan

Proyek Pembangunan tak Tepat Waktu di Ciamis Dipertanyakan

Ilustrasi. Foto: Ist/Net

Berita Ciamis, (harapanrakyat.com),-

Direktur Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Insan Pencerah Mandiri (Inpam), Endin Lidinillah, ketika ditemui Koran HR, akhir pekan lalu, mempertanyakan perencanaan sejumlah proyek pembangunan fisik yang ditangani Dinas Cipta Karya Kebersihan dan Tata Ruang (DCKKTR) Kabupaten Ciamis.

Pasalnya, Endin menuturkan, LSM Inpam mendapati proyek pembangunan fisik tahun 2015 tidak selesai sesuai target waktu yang sudah ditentukan. Proyek pembangunan fisik itu diantaranya adalah Gedung Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Venue BMX.

“Masalah ini jadi pertanyaan besar. Terlebih, anggaran yang dikucurkan untuk pembangunan gedung tersebut sangatlah besar,” katanya.

Endin khawatir, keterlambatan penyelesaian pekerjaan pembangunan seperti ini akan terulang pada program pembangunan tahun berikutnya. Dia menilai, keterlambatan ini juga disebabkan mulai dari perencanaan awal pembangunan.

“Perencanaan menentukan hasilnya seperti apa, termasuk masalah waktu penyelesaian pembangunan. Jika perencanaan awal tidak jelas, maka dipastikan pembangunan pun akan bermasalah. Selain itu, pemerintah harusnya selektif saat memilih rekanan,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Endin juga mempertanyakan, anggaran pembangunan fisik yang dikucurkan dari pemerintah provinsi karena selalu jatuh pada tahun anggaran perubahan, bukannya pada tahun anggaran murni.

Selain kepada eksekutif, Endin mempersoalkan juga peranan dan fungsi pengawasan yang dilakukan legislatif terhadap proyek pembangunan fisik di Kabupaten Ciamis. Terlebih setelah anggaran diketuk palu, komisi yang ada di DPRD diberikan kewenangan untuk mengawasinya.

Di tempat terpisah, Kepala Dinas Cipta Karya Kebersihan dan Tata Ruang DCKKTR) Kabupaten Ciamis, H. Oman Rohman, ketika ditemui Koran HR, Selasa (12/01/2015), tidak menyangkal adanya sejumlah proyek pembangunan yang tidak selesai tepat waktu.

“Kami sudah berikan peringatan kepada pihak rekanan untuk menyelesaikan pekerjaan pada tambahan waktu 50 hari kerja. Namun demikian pihak rekanan juga dikenai denda akibat keterlambatan menyelesaikan pekerjaan,” katanya.

Senada dengan itu, Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman DCKKTR Kabupaten Ciamis, Agus Komara, ketika ditemui Koran HR, mengatakan, pihaknya memberikan tambahan waktu sebanyak 28 hari dan denda 56 juta kepada pihak rekanan yang melaksanakan pembangunan Venue BMX.

Dan untuk pembangunan gedung Bappeda, kata Agus, pihaknya juga sudah memberikan peringatan kerasa kepada pihak rekanan. Selain itu, saat ini DCKKTR juga melakukan pengawasan secara langsung agar pekerjaan proyek gedung Bappeda tetap mengedepankan kualitas. (es/Koran-HR)

- Advertisment -