Minggu, Juli 3, 2022
BerandaBerita BanjarRencana Pembelian Mobdin Walikota dan Wakil Walikota Banjar Disoal

Rencana Pembelian Mobdin Walikota dan Wakil Walikota Banjar Disoal

Puluhan massa saat melakukan aksi unjuk rasa, di Kantor Kejaksaan Negeri Banjar, Senin (18/1/2016). Foto: Hermanto/HR

Berita Banjar, (harapanrakyat.com),-

Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Perjuangkan Pemberantasan Korupsi (AMPPUTASI) melakukan unjuk rasa, Senin (18/1/2016). Pertama, mereka melakukan aksinya di alun-alun kota. Setelah itu massa menuju ke kantor setda. Disana, massa melakukan orasi mengenai masalah rencana pembelian mobil dinas Walikota dan Wakil Walikota Banjar.

Sempat terjadi aksi dorong antara petugas keamanan dan peserta aksi yang memaksa masuk ke kantor Setda. Beruntung aksi saling dorong tersebut mereda setelah Wakil Walikota Banjar, Darmadji Prawirasetia, menemui para pendemo dan menjelaskan tentang rencana pembelian mobil dinas tersebut. Setelah puas dengan keterangan Darmadji, massa pun membubarkan diri dan melanjutkan aksinya ke Kantor Kejaksaan Negeri Kota Banjar.

Disini, massa pun melakukan orasi. Dalam orasinya, mereka masih menuntut masalah kasus Bansos 2013 yang menurutnya belum tuntas. Puluhan massa tersebut kemudian meminta Kajari untuk keluar, kemudian massa memaksa masuk ke dalam kantor melalui pagar pintu gerbang. Namun, berhasil dihadang puluhan aparat keamanan dari Polisi dan Pol PP. Tak ayal, aksi saling dorong pagar pun kembali terjadi, hingga pagar tersebut mengalami kerusakan.

Korlap Aksi, Debbi Puspito mengatakan, rencana pembelian mobil dinas untuk Walikota dan Wakil Walikota Banjar sebesar 1,4 milyar, merupakan suatu pemborosan. Menurutnya, pemerintah harus lebih bijak dan harus berpihak kepada rakyat. “Pemerintah harus memikirkan kesejahteraan rakyat. karena banyak rakyat Banjar yang masih hidup dibawah garis kemiskinan,”ujarnya.

Terkait dengan kasus korupsi dana hibah Bansos, Debby berharap pihak penegak hukum khususnya Kejari untuk segera mengusut tuntas para pelaku korupsi. (Hermanto/R2/HR-Online)

- Advertisment -