Rabu, Juni 29, 2022
BerandaBerita BanjarUsulan Perubahan Status Jadi Desa, Warga Muktisari Banjar Bentuk Tim

Usulan Perubahan Status Jadi Desa, Warga Muktisari Banjar Bentuk Tim

Ilustrasi. Foto: Ist/Net

Berita Banjar, (harapanrakyat.com),-

Guna menindaklanjuti usulan perubahan status dari kelurahan kembali menjadi desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Muktisari, Kecamatan Langensari, Kota Banjar, bersama perwakilan tokoh masyarakat setempat, akhirnya menggelar musyawarah untuk pembentukan tim, bertempat di Aula BPP Kecamatan Langensari, Selasa (12/01/2015).

Wakil Ketua LPM Muktisari, Eman Sulaeman, mengatakan, pembentukan tim ini sebagai langkah keseriusan pihaknya, dengan harapan untuk memuluskan atau merealisasikan usulan tersebut.

Tim dibentuk juga sebagai langkah awal persiapan rencana hearing dengan DPRD Kota Banjar. “Tentu kami harus mempersiapkan point-point yang akan disampaikan dalam hearing, makanya dalam forum ini kita sepakati point-pointnya,” terang Eman, kepada HR, disela-sela kegiatan. [Berita Terkait: Cemburu Dana Desa, Kelurahan Muktisari Banjar Ingin Jadi Pemdes Lagi]

Meski kelurahan memiliki peluang untuk dirubah statusnya menjadi desa, sebagaimana UU Desa No. 06 Tahun 2014, dan diatur dalam PP No.43 Tahun 2014, sebagai turunan atau yang mengatur pelaksanaan undang-undang di atas, namun pihaknya perlu meyampaikan aspirasi dan penjelasan lebih jauh kepada DPRD.

“Setidaknya pemerintah dan warga kelurahan ini diperhatikan, dan kami pun harus tahu di mana kelurahan harus memiliki persyaratan yang memungkinkan untuk dirubah statusnya,” ujar Eman.

Selain keinginan perubahan status kembali menjadi desa, pihaknya juga akan meminta ke dewan supaya bisa mengupayakan anggaran kelurahan disamakan dengan desa, dan dibuatkan payung hukum yang menguatkan LPM kelurahan dalam menjalankan operasional kegiatannya, atau juklak-juknis dalam membantu pemerintah kelurahan menjalankan pembangunan wilayahnya.

“Jika anggaran kelurahan, seperti halnya infrastruktur tetap dikelola oleh pemkot, tetapi pelaksanaannya kami meminta dapat diswakelolakan,” tandas Eman.

Pendapat serupa dikatakan tokoh pemuda Muktisari, Bambang. Menurut dia, kelurahan sama dengan desa, sehingga perlu juga dipikirkan karena sama-sama melayani masyarakat dan membutuhkan infrastuktur dengan melibatkan secara swakelola.

“Ada perbedaan penerimaan anggaran yang sangat jomblang antara kelurahan dan desa. Terus terang hal ini lah yang menjadi awal permasalahan. Kami iri, seolah dianak tirikan,” ujarnya.

Untuk itu, diharapkan pemerintah bisa memberikan porsi sama, terkait alokasi anggaran yang diberikan ke setiap desa. Pihaknya juga meminta agar jangan sampai menyalahkan warga kelurahan atas usulan perubahan status kembali menjadi desa. Tapi justru pemerintah harus merenungkan usulan tersebut.

Warga lainnya, Asep Tete, menambahkan, perlunya disiapkan dana khusus bagi kelurahan, seperti halnya desa, supaya sama-sama berimbang dan tidak terjadi kecemburuan. “Teknisnya bagaimana, ya silahkan diatur oleh Pemkot Banjar. Intinya, kelurahan sama harus diperhatikan,” kata Asep. (Nanks/Koran-HR)

- Advertisment -