Ilustrasi. Foto: Ist/Net
Berita Pangandaran, (harapanrakyat.com),-
Kepala Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Pangndaran, Hendar Suhendar, mengakui masih banyak potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum tergali maksimal, salah satunya dari sektor pajak restoran. Menurutnya, belum tergalinya potensi PAD secara maksimal dipengaruhi banyak faktor, diantaranya lemahnya dari segi pengawasan, regulasi dan kesadaran dari wajib pajak.
Hendar mengatakan, hasil penelitian Akademi Parawisata (Akpar) NHI Bandung yang menyebutkan bahwa omzet penjualan di seluruh restoran di Kabupaten Pangandaran dalam setahunnya mencapai Rp. 1,7 Triliun, sebenarnya bukan data baru. Sebelumnya, kata dia, Akpar NHI sekitar tahun 2010 pernah melakukan penelitian serupa dan hasilnya hampir sama dengan hasil penelitian tahun 2015 tersebut.
“Namun, perlu diluruskan juga bahwa angka 10 persen dari Rp. 1,7 trilun (Rp. 170 milyar) itu adalah potensi PAD. Dan setiap potensi tidak bisa serta merta bisa dijadikan rujukan untuk dijadikan target PAD. Karena menghitung target PAD tidak hanya dihitung secara angka, tetapi aspek sosial pun perlu diperhatikan pula,”katanya, kepada Koran HR, pekan lalu.
Hendar menambahkan, dalam penelitian bisa saja dengan mudah menghitung seluruh omzet penjualan restoran dan warung makan yang ada di Kabupaten Pangandaran. Sementara dalam realisasinya, tambah dia, tidak semua restoran dan warung makan bersedia ditarik pajak sebesar 10 persen.
“Karena masih banyak restoran dan warung nasi yang masih membayar pajak secara plat. Banyak alasan mereka belum bisa membayar pajak 10 persen, mulai dari dagangannya tidak selalu ramai sampai alasan-alasan lainnya. Hal semacam ini yang disebut aspek sosial,” ungkapnya.
Namun demikian, kata Hendar, pihaknya sepakat apabila DPRD Pangandaran akan melakukan kajian terhadap potensi PAD, termasuk mengkaji kembali hasil penelitian Akpar NHI yang mengeluarkan data potensi PAD restoran di Kabupaten Pangandaran.
“Hanya, sebelum menggali potensi PAD restoran agar realisasi lebih besar, perlu dilakukan beberapa langkah, diantaranya perkuat dari segi pengawasan, termasuk buat regulasinya dan berikan sosialisasi kepada wajib pajak agar mereka patuh membayar pajak sesuai ketentuan. Kuncinya ada pada pengawasan dan sosialisasi kepada wajib pajak,” ujarnya.
Hendar mengaku meski realisasi PAD dari pajak restoran saat ini masih terbilang kecil, namun apabila dibanding ketika dikelola Pemkab Ciamis realiasi PAD tahun ini justru naik secara siginifikan.
“Terakhir dikelola oleh Ciamis, pajak restoran dari Pangandaran hanya sebesar Rp. 300 juta. Dan tahun pertama dikelola oleh Pemkab Pangandaran meningkat menjadi Rp. 800 juta. Sementara tahun 2015 kembali meningkat menjadi Rp. 1,7 milyar. Kalau dinilai dari kinerja, tentunya kami sudah melakukan sesuatu untuk peningkatan PAD Pangandaran,” pungkasnya. (Bgj/Koran-HR)
,- Kepala Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Pangndaran, Hendar Suhendar, mengakui masih banyak potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum tergali maksimal, salah satunya dari sektor pajak restoran. Menurutnya, belum tergalinya potensi PAD secara maksimal dipengaruhi banyak faktor, diantaranya lemahnya dari segi pengawasan, regulasi dan kesadaran dari wajib pajak.){kind=link}