Berita Banjar, (harapanrakyat.com),- Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Banjar, menyarankan kepada masyarakat yang Kartu Indonesia Sehat (KIS) tidak aktif, untuk mengadukan masalah tersebut ke BPJS Kesehatan. Pasalnya, pihaknya hanya sebatas mengusulkan data ke Kementerian Sosial (Kemensos) RI.
“Silahkan adukan ke BPJS kesehatan, kan sudah ada posko pemantauan dan penanganan pengaduan distribusi KIS, khusus untuk peserta penerima bantuan iuran,” kata Kadis Sosnakertrans Kota Banjar, Drs. Asep Tatang Iskandar kepada HR Online, Rabu (10/02/2016).
Tatang menambahkan, pihaknya melakukan pendataan dan verifikasi ke lapangan secara dinamis yaitu 6 bulan sekali, dengan dibantu Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan koordinasi desa/kelurahan setempat.
“Selanjutnya data itu diusulkan ke pusat, termasuk yang menentukannya nama-namanya ya pusat. Setelah itu, dikirimkan kepada BPJS untuk dilakukan pencetakan kartu,” imbuhnya.
Menurutnya, kejadian demikian juga pernah terjadi pada program sosial lainnya. Bahkan pada saat verifikasi dilakukan dan nama tersebut tidak diusulkan kembali, tapi malah muncul dan mendapatkannya lagi.
“Ini jadi kebingungan di daerah, Lebih parah lagi orang sudah meninggal muncul lagi,” ungkapnya.
Sementara Kabid Sosial Dinsosnakertrans, Hani Supartini, A.Ks, mengatakan, penyebab tidak aktifnya KIS yang sudah diterima warga, harus ditelusuri. Kemudian melakukan pengaduan ke BPJS untuk meminta penjelasan.
“Jika hasilnya data dari nama itu kondisinya sudah mampu, kita dorong untuk menjadi peserta BPJS kesehatan mandiri. Tapi jika memang masih dianggap kurang mampu, kita bantu upayakan pakai SKTM,” jelasnya.
Pihaknya juga segera akan melakukan koordinasi kembali dengan semua desa/kelurahan, instansi terkait lainnya termasuk dengan BPJS. (Nanks/R5/HR-Online)
