Minggu, Juni 26, 2022
BerandaBerita CiamisBila Terbukti, Bupati Ciamis Diminta Tindak Oknum PNS Makelar Proyek

Bila Terbukti, Bupati Ciamis Diminta Tindak Oknum PNS Makelar Proyek

Ilustrasi. Foto: Ist/Net

Berita Ciamis, (harapanrakyat.com),-

Rektor Universitas Galuh (Unigal) Ciamis, Yat Rospia Brata, meminta Bupati Ciamis, Iing Syam Arifin, dan Inspektorat bertindak tegas kepada oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang nyambi menjadi makelar proyek. 

“Apabila terbukti ada oknum PNS yang menjadi makelar proyek, maka Bupati Ciamis harus mengintruksikan kepada pihak Inspektorat supaya menindak tegas dan memberi sanksi kepada oknum PNS tersebut,” katanya, Kamis (14/04/2016).

Terkait benar atau tidaknya, Yat, meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk turun langsung ke Kabupaten Ciamis, dan mengaudit harta kekayaan sejumlah oknum PNS yang disinyalir memiliki kekayaan berlebih atau di luar hasil menjadi PNS.

“Audit aset dan juga rekening PNS Ciamis sangat perlu, sehingga nantinya bisa diketahui mana saja oknum PNS yang melakukan tindakan korupsi dari hasil menjadi makelar proyek dan memanfaatkan jabatan,” katanya.

Yat meyakini, selain dari mengandalkan gaji, banyak PNS juga menjalankan usaha pribadi. Dia juga berpendapat, bila hanya mengandalkan gaji, kekayaan PNS tidak akan bertambah dalam kurun waktu yang cepat.

“Bagi siapa saja yang mengetahui adanya oknum PNS yang menjadi makelar proyek untuk memperkaya diri, maka seharusnya masyarakat Ciamis melaporkan kejadian tersebut. Terlebih oknum PNS tersebut mengabaikan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat,” katanya.

Sementara itu, Direktur LSM INPAM, Endin Lidinilah, ketika ditemui HR, Senin, (18/4/2016), menyesalkan adanya oknum PNS yang seharusnya menjadi pelayan masyarakat malah memanfaatkan momentum untuk memperkaya diri sebagai broker atau makelar proyek.

“Oknum PNS yang dengan sengaja menjadi makelar, maka dia sudah melanggar pasal 5 poin J Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Karena telah menyalahgunakan jabatan untuk mendapat atau mencari keuntungan sendiri,” katanya.

Endin menjelaskan, apabila memang benar oknum PNS tersebut diketahui menjadi makelar, maka dia juga telah melanggar pasal 4 poin 2 dan 8 Peraturan Pemerintah (PP) 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS.

“Dengan aturan tersebut, dimana seorang PNS dilarang menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan di luar tugas dan fungsinya sebagai PNS, yang mana menjadi pelayan masyarakat, karena dia sudah dibayar oleh negara,” katanya.

Lebih lanjut, Endin menegaskan, jika dilihat dalam perspektif disiplin PNS, oknum PNS yang menjadi makelar dan broker proyek pemerintah bisa dilaporkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk dikenai sanksi.

“Namun itu juga kalau oknum PNS terbukti menjadi mekelar,” katanya.

Selain itu, kata Endin, dalam perspektif Undang-Undang Tipikor, PNS yang menjadi makelar atau broker proyek sudah dikategorikan melakukan tindak pidana korupsi. Karena dia telah memenuhi unsur pasal 12 huruf 1 UU nomor 31 tahun 1999 Junto UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tipikor.

“Kenapa disangkutkan dengan Undang-Undang tipikor, karena oknum PNS yang menjadi makelar diikuti juga dengan tindakan penyuapan atau pemerasan yang juga melanggar pasal 12 huruf e dan J,” terangnya.

Oleh karena itu, Endin menambahkan, bagi pihak-pihak yang sudah mengetahui oknum PNS di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Ciamis menjadi broker atau makelar proyek, bisa melaporkan oknum tersebut ke pihak kepolisian atau kejaksaan. (Es/Koran-HR)

- Advertisment -