Rabu, Juni 29, 2022
BerandaBerita PangandaranWarga Pangandaran Sayangkan Bila Kantor Pemerintah Dibongkar untuk RTH

Warga Pangandaran Sayangkan Bila Kantor Pemerintah Dibongkar untuk RTH

Kantor Dinas Pekerjaan Umum Perhubungan dan Informatika (Dispuhubkominfo) yang rencananya akan dibongkar dan disulap menjadi Ruang Terbuka Hijau (RTH). Foto: Istimewa

Berita Pangandaran, (harapanrakyat.com),-

Pembangunan gedung perkantoran yang dilaksanakaan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran pada tahun 2014 dinilai tidak berbasis perencanaan. Pasalnya, setelah gedung tersebut berdiri dan menghabiskan uang miliaran, kini rencananya akan dibongkar. 

Muhammad Abidin, warga Dusun Ciokong, Desa Sukaresik, Kecamatan Sidamulih, ketika ditemui Koran HR, Selasa (19/04/2016), mengatakan, Pemerintah Daerah kali ini sedang mewacanakan ruang terbuka hijau (RTH) yang rencananya akan dibangun di daerah Pangandaran.

“Kami menyayangkan adanya rencana ruang terbuka hijau itu karena bangunan perkantoran yang telah dibangun harus dibongkar,” katanya.

Abidin menuturkan, perkantoran yang akan dibongkar tersebut diantaranya Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Kantor Bidang Pendapatan milik Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Aset Daerah (DPPKAD) yang telah menghabiskan uang sebesar Rp. 800 juta dan Dinas Pekerjaan Umum Perhubungan dan Informatika (Dispuhubkominfo) yang menghabiskan Rp. 1,2 Miliar.

“Padahal waktu perencanaan pembangunan kantor tersebut, RTRW Pangandaran belum dibuat,” katanya.

Selain disayangkan telah menghabiskan uang rakyat, Abidin juga menilai kalau output setelah bangunan tersebut berdiri tidak sebanding dengan hasil yang didapatkan untuk masuk ke pendapatan asli daerah (PAD).

“Kami akan melakukan kajian rencana pembongkaran gedung tersebut. kami akan melakukan gugatan ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) karena apabila pembangunan yang dilaksanakan tanpa berbasis data akan ada sangsi pidana,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Pangandaran, Saptari, ketika ditemui Koran HR, Selasa (19/04/2016), mengatakan, pembangunan perkantoran pemerintah daerah yang dikerjakan tahun 2014 karena kebutuhan.

“Saat pelaksanaan pembangunan lokasi tersebut belum terpikirkan untuk dijadikan wilayah Ruang Terbuka Hijau,” kata Saptari.

Saptari menambahkan, sampai saat ini RTRW Kabupaten Pangandaran masih dalam evaluasi Gubernur Jawa Barat. Sedangkan yang telah diajukan dalam RTRW ada 5 Wilayah Pengembangan (WP).

“Kami mengajukan 5 wilayah pengembangan, diantaranya WP I Kecamatan Mangunjaya, Padaherang dan Kalipucang untuk pertanian. WP II Kecamatan Pangandaran dan Sidamulih untuk Pariwisata. WP III Kecamatan Parigi untuk Pemerintahan. WP IV Kecamatan Cigugur dan Langkaplancar untuk Agropolitan dan WP V Kecamatan Cimerak dan Cijulang untuk Pariwisata. Saya mengakui, hal yang tertuang dalam perencanaan RTRW hanya wilayah pengembangan secara global, sementara untuk wilayah sentral zonasi belum direncanakan,” katanya. (Mad/Koran-HR)

- Advertisment -