Minggu, Juli 3, 2022
BerandaBerita BanjarBuruh Kritik dan Sindir Walikota Banjar, Ini Tanggapan Dinsosnakertrans

Buruh Kritik dan Sindir Walikota Banjar, Ini Tanggapan Dinsosnakertrans

Ratusan buruh yang tergabung dalam Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Kota Banjar, pada aksi unjuk rasa, di Kantor Pendopo Walikota Banjar, Minggu (01/04/2016) kemarin. Foto: Nanang Supendi/HR

Berita Banjar, (harapanrakyat.com),-

Kritikan sekaligus sindiran kepada Walikota Banjar, Hj. Ade Uu Sukaesih, yang disuarakan Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Kota Banjar, dengan memberikan piala raksasa bertuliskan upah (UMK) Kab/Kota terendah di Jabar dan Pemkot Banjar dinilai tak serius memperjuangkan nasib buruh, pada aksi unjuk rasa, di Kantor Pendopo Walikota Banjar, Minggu (01/04/2016), ditanggapi oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Banjar.

Sekretaris Dinsosnakertrans Kota Banjar, Wasino, mengatakan, penetapan UMK Kota Banjar tahun 2016 sudah berdasarkan perhitungan yang diatur dalam PP 78/2015 tentang Pengupahan. “Jadi, dalam menentukan UMK ada rumusnya dan hal itu diatur dalam sebuah peraturan pemerintah. Kita tentunya harus patuh pada aturan hukum. Hal itu yang harus dipahami semua pihak,” ungkapnya, kepada HR Online, Selasa (03/05/2016). [Berita Terkait: Soal Aksi Buruh di Banjar Turun ke Jalan, Begini Reaksi Pemkot]

Wasino mengaku pihaknya tetap komitmen memperperjuangkan nasib dan kesejahteraan kaum buruh. Namun, kata dia, apa yang dilakukannya tidak bisa menabrak kebijakan dan aturan yang ditetapkan pemerintah pusat. “Namun, adanya tuntuan ini akan menjadi evaluasi. Nanti akan kita bicarakan dengan Tripartit dan Dewan Pengupahan Kota Banjar. Kemudian nanti hasilnya akan kita sampaikan ke pemerintah pusat,” ujarnya.

“Termasuk 10 tuntutan yang disampaikan KASBI Kota Banjar juga akan kita kaji. Tuntutan itu diantaranya hapus sistem kontrak kerja, tolak politik upah murah, tolak PHK sepihak,” katanya. (Nanks/R2/HR-Online)

- Advertisment -