Minggu, Juli 3, 2022
BerandaBerita CiamisBerita BanjarsariWabup Minta Pemdes di Ciamis Tingkatkan Pelayanan Sosial

Wabup Minta Pemdes di Ciamis Tingkatkan Pelayanan Sosial

Wakil Bupati Ciamis, Oih Burhanudin

Berita Ciamis, (harapanrakyat.com),-

Wakil Bupati Ciamis, Oih Burhanudin, meminta seluruh aparatur pemerintahan mulai dari tingkat kecamatan hingga desa, meningkatkan pelayanan sosial kemasyarakatan. Hal itu Oih disampaikan saat sosialisasi penanggulangan kemiskinan kepada seluruh kepala desa di wilayah zona empat, meliputi Kecamatan Banjarsari, Purwadadi, Lakbok, Banjaranyar dan Pamarican, Selasa (26/04/2016) lalu. 

“Kami berharap, dengan terus diberikan pemahaman terkait masalah penanggulangan kemiskinan, para kepala desa akan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, terutama di bidang sosial,” katanya.

Oih tidak berharap, di tahun 2016 ini, masih ada warga miskin yang tidak terdata oleh desa. Meskipun yang menentukan masuk kategori kemiskinan itu dari pusat (BPS), pemerintah daerah akan memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi warga miskin yang tidak tersentuh oleh Kartu Indonesia Sehat (KIS).

“Kami sudah menyiapkan kartu waluya yang fungsinya sama dengan kartu KIS,” katanya.

Pada kesempatan itu, juga Oih mewanti-wanti Kepala Desa terkait masalah penyaluran beras miskin (Raskin). Dia meminta agar tidak ada lagi penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintah tingkat desa.

“Dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Ciamis, Pemerintah menekankan agar tidak adalagi penyimpangan terhadap penyaluran raskin. Dan bagi desa mana saja yang berani menjual raskin di atas harga yang telah ditentukan pemerintah, kami tidak akan segan-segan untuk memberikan sanksi kepada pelaku. Kami juga memberikan apresiasi kepada beberapa desa yang mengambil langkah inovatif dengan menggratiskan raskin kepada masyarakat,” katanya.

Senada dengan itu, Asda II Setda Ciamis, Soekiman, menuturkan, pihaknya melibatkan sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam kegiatan sosialiasi penanggulangan kemiskinan tersebut. Pihaknya berharap, hal itu dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman kepala desa dalam menjalankan amanah pemerintah dan setiap program berjalan lancar serta tepat sasaran.

“Kami sengaja membawa beberapa kepala bidang dari dinas terkait, seperti Disdikbud yang menjelaskan terkait Kartu Calakan, petugas dari BPJS untuk menjelaskan tentang masalah pelayanan kesehatan gratis, Dinas Sosial untuk memberikan pemahaman terhadap program Rumah Tidak Layak Huni (rutilahu) serta dari Binamarga untuk menjelaskan terkait program subsidi listrik bagi warga miskin,” katanya. (Suherman/Koran-HR)

- Advertisment -