Berita Banjar (harapanrakyat.com),- Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) dan Dinas Pertanian (Distan) Kota Banjar mendapat sorotan dari Komisi II DPRD Kota Banjar. Pasalnya, sampai saat ini, penyerapan anggaran di dua OPD tersebut masih sangat rendah.
“Dari DPPKAD yang kita soroti yaitu sangat rendahnya serapan anggaran belanja tidak langsung berupa belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kota, dan pemerintahan desa, serta partai politik,” kata Wakil Ketua DPRD Banjar, Nana Sutisna, usai rapat kerja Komisi II DPRD Banjar dengan OPD mitranya tersebut, di ruang rapat komisi II DPRD Banjar, Senin (27/06/2016).
Dia mengungkapkan, hingga akan habisnya triwulan dua ini, realisasinya baru mencapai Rp. 120 juta atau 0,22 persen dari pagu anggaran Rp.56 miliar. Jika begini, tak ada bedanya dengan tahun 2015 lalu.
“Alasan mereka sih, adanya regulasi yang berubah-rubah yang menyebabkan pencairan ADD dan Dana Desa terlambat cair. Selain itu, tersendatnya penyusunan APBDes dari setiap desa, dan lebih parah lagi ternyata desa lambat menyerahkan LPJ penggunaan keuangan tahun 2015” terangnya.
Sedangkan Distan sendiri baru menyerap anggaran Rp.3 miliar atau 40 persen dari total belanja tahun 2016 sebesar Rp.21 miliar. “Nah itu kan sama masih sangat rendah,” tukasnya.
Sementara Ketua Komisi II DPRD Banjar, H Sudarsono, mengaku kecewa atas evaluasi kinerja OPD tersebut dengan serapan anggaran yang lambat hingga triwulan dua ini.
“Di DPPKAD, kami memahami adanya regulasi yang berubah-ubah tentang keuangan desa itu. Tapi setidaknya eksekutif melalui dinas terkait berupaya cepat bagaimana ADD dan Dana desa bisa cepat cair dengan memperhatikan ketentuan tadi,” ucapnya.
Pihaknya berharap, tahun depan proses pencairannya dapat cepat dan dua tahun kebelakang menjadi pengalaman untuk perbaikan. Tak terkecuali setiap desa juga memperhatikan persyaratan yang harus ditempuh, yaitu berawal LPJ-nya tak boleh lambat dan begitu pun penyusunan APBDes-nya.
Sementara untuk Distan, dirinya menyoroti beberapa belanja langsungnya, yaitu dari bidang peternakan dan perikanan berupa pengembangan bibit ikan unggul di masyarakat, baru terserap 23,6 juta atau 1,54% dari jumlah anggaran Rp1,5 miliar.
Kemudian yang menjadi pertanyaan lagi tentang UPTD Balai Benih Ikan (BBI), dari jumlah anggaran yang tersedia berupa pengembangan bibit ikan unggul di tempat itu, ada senilai Rp.351 juta. Tapi hingga kini baru terserap Rp.3 juta atau 0,86%.
Anggota Komisi II, Jojo Juarno, juga menyayangkan atas sangat rendahnya penyerapan anggaran dua OPD tersebut. Dirinya melihat rendahnya serapan itu salah satunya mandegnya kegiatan fisik, dimana pada Distan ada proyek kegiatan di bidang Tanaman Pangan berupa pengembangan jalan usaha tani (JUT) di desa.
“Sampai bulan ke-enam ini belum dikerjakan karena lambatnya proses lelang proyeknya yang dilakukan ULP. Mestinya kan sejak dikeluarkannya KUA-PPAS 2016 yang sudah menyerupai APBD, sudah dapat dilakukan proses lelang itu,” kata politisi dari Gerindra ini.
Tapi, imbuh dia, nyatanya lelang ada yang baru dimulai Juni. Bahkan ada juga lelang dilakukan setelah lebaran. (Nanks/R5/HR-Online)
 dan Dinas Pertanian (Distan) Kota Banjar mendapat sorotan dari Komisi II DPRD Kota Banjar. Pasalnya, sampai saat ini, penyerapan anggaran di dua OPD tersebut masih sangat rendah.){kind=link}