Photo bersama selapas melakukan diskusi antara pihak Kompepar, Dinas Pariwista, HPI, Tour Operator dan DPRD Kabupaten Pangandaran. Photo: Entang SR/HR.
Berita Pangandaran, (harapanrakyat.com),-
Maraknya website yang mengatasnamakan biro perjalanan dan travel agen yang menjual paket wisata, Kompepar dan HPI Kabupaten Pangandaran, mendesak sejumlah tour operator biro perjalanan wisata untuk membentuk asosiasi Agen Perjalanan Wisata dan Biro Perjalanan Wisata di Pangandaran.
Ketua Kompepar Kabupaten Pangandaran, Edi, menyebutkan, berdasarkan data sementara yang dikumpulkan oleh Kompepar, sedikitnya ada sekitar 25 tour operator yang beroperasi di Kabupaten Pangandaran. [Baca berita terkait; Harga Paket Tour Tak Stabil Hambat Kemajuan Pariwisata Pangandaran].
“Namun, tour operator ini belum diidentifikasi apakah mereka sudah memiliki perizinan untuk melaksanakan kegiatan usaha wisata atau tidak, kami belum sampai ke sana, yang jelas ketidakstabilan harga penjualan paket wisata dan harga jasa pemandu wisata harus segera dibenahi,” katanya, saat ditemui HR Online, usai menggelar diskusi bersama pihak pengusaha biro perjalanan wisata yang ada di Pangandaran, Jum’at (01/06/2016).
Menurut Edi, ketidakstabilan harga di lapangan banyak menimbukan konflik, bahkan tidak jarang menjurus ke konflik fisik. Tentu hal itu tak boleh terjadi di Kabupaten Pariwisata yang menjadi tujuan wisata dunia.
Banyak orang yang belum paham tentang perbedaan tugas dan tanggung jawab pemandu wisata, pengelola obyek wisata, pengusaha tour travel atau biro perjalanan wisata dan lain lain. Edi menilai, bahwa kesadaran wisata di Pangandaran baru beberapa persen. Bisnis di bidang wisata ini masih belum benar-benar dipahami oleh para pelaku wisatawan.
Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Pangandaran, Drs. Muhlis, membenarkan terkait permasalahan tersebut, dan pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab untuk itu. Tapi, dengan berbagai keterbatasan, seperti halnya terbatasnya personil, terbatasnya SDM, dan tidak semua SDM mempunyai visi yang sama tentang pariwisata.
“Untuk mempunyai visi ini harus dibina, harus diarahkan dan itu perlu waktu. Kalau berbicara pariwisata dengan unsur stakeholder pariwisata, memang keinginannya sangat banyak. Namun siapa yang akan mengerjakannya,” terang Muhlis.
Dia juga mengatakan, bahwa beberapa hari yang lalu pihaknya bersama perwakilan DPC HPI Kabupaten Pangandaran, telah berdiskusi dengan DPD HPI Jawa Barat dan DPD Asita Jawa Barat, untuk mengklarifikasi adanya isu terkait blaklist yang dialakukan oleh pihak Asita.
Pangandaran di-balclist oleh beberapa biro perajalanan, hal itu disebabkan karena Pantai Pangandaran yang kotor dan pedagang di kawasan pantai tidak tertata, instabilitas harga hotel, makanan minuman, jasa pemandu wisata, dan tour and travel, serta aktivitas wisata di Pangandaran yang masih belum dikelola dengan baik.
“Itulah beberapa penyebab Pangandaran di-blaclist oleh para tour travel. Sedangkan, terkait pelatihan dan pembinaan untuk Kompepar, HPI dan PHRI, kami sudah mengajukan ke APBD,” katanya. (Askar/R3/HR-Online)
