Masyarakat yang tergabung dalam Forum Pemantau Peduli Infrastruktur dan Forum Masyarakat Peduli Desa Perbatasan, tengah melakukan audiensi bersama Komisi III DPRD Ciamis dan jajaran Pemkab Ciamis. Photo: Deni Supendi/HR.
Berita Ciamis, (harapanrakyat.com),-
Merasa daerahnya di wilayah perbatasan Ciamis, khususnya Kecamatan Banjaranyar yang baru dimekarkan dan memiiki 10 desa itu tidak diperhatikan oleh pemerintah, masyarakat yang tergabung dalam Forum Pemantau Peduli Infrastruktur dan Forum Masyarakat Peduli Desa Perbatasan mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Ciamis, Kamis (25/08/2016).
Ratusan masyarakat tersebut datang untuk menyampaikan aspirasinya kepada wakil rakyat yang ada di DPRD. Mereka pun melakukan audiensi dengan Komisi III beserta jajaran dari Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis.
Dalam audiensinya, mereka menyampaikan bahwa infrastruktur jalan di wilayah Kecamatan Banjaranyar yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Pangandaran, selama beberapa tahun ini belum pernah dilakukan perbaikan.
Bahkan, kecamatan hasil dari pemekaran Kecamatan Banjarsari itu sampai sekarang belum memiliki kantor. Sampai saat ini Kantor Kecamatan Banjaranyar masih menumpang di Balai Desa Cigayam, sementara Desa Cigayam sendiri menggunakan kantor KUD Desa Cigayam.
“Kedatangan kami ke DPRD intinya ingin diperhatikan seperti daerah perbatasan lainnya. Contohnya di Utara seperti Panumbangan dan Panjalu sudah bagus, namun di Selatan masih jauh tertinggal,” kata Dani Ramdani, salah seorang warga.
Kemudian dalam hal pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan administrasi lainnya, saat ini masih menginduk ke Kecamatan Banjarsari, karena Kecamatan Banjaranyar belum memiliki nomor induk kecamatan.
Untuk itu, pemerintah diminta secepatnya mengurus kode wilayah supaya masyarakat Banjaranyar bisa memiliki nomor induk kecamatannya sendiri. Mereka menilai, kalau segala urusan administrasi masih dilakukan di kecamatan induk, maka percuma saja ada pemekaran wilayah.
Ketua Karang Taruna Cikupa, Kecamatan Banjaranyar, Endi Supendi, juga mendesak Pemerintah Kabupaten Ciamis memprioritaskan pembangunan infrastruktur. Pasalnya, selama ini masyarakat yang ada di 10 desa merasa terisolir.
“Kalau jalan sudah bagus tentu perekonomian masyarakat pun akan berjalan lancar. Tapi sekarang lihat saja kondisinya, sangat tidak enak, hampir seluruh jalan tidak ada aspalnya,” tandasnya.
Endi menambahkan, masyarakat menilai selama ini DPRD dan Pemerintah Kabupaten Ciamis hanya diam, seolah tidak memperhatikan pembangunan di wilayahnya.
Menanggapi persoala tersebut, Ketua DPRD Ciamis, Nanang Permana, mengaku, Komisi III DPRD Ciamis yang membawahi bidang pembangunan dan infrastruktur, telah melakukan pengawasan ke sejumlah wilayah perbatasan di Kabupaten Ciamis.
Setelah melakukan pengawasan, pihaknya pun langsung berkoordinasi dengan Pemerintah Kebupaten Ciamis. Bahkan kedepannya di wilayah perbatasan tersebut akan dijadikan destinasi wisata baru.
“Tentu dengan adanya masyarakat Banjaranyar ini akan menjadi bahan untuk pembangunan, dan kami akan terus melakukan pengawasan,” kata Nanang.
Sementara itu, Asisten Daerah II Ciamis, HM. Soekiman, mengatakan, pembangunan infrastruktur di Kecamatan Banjaranyar merupakan salah satu keinginan dari pemerintah daerah.
Namun dalam proses pembangunannya tidak bisa dilakukan sekaligus, tetapi bertahap. Pihaknya berjanji aspirasi yang disampaikan masyarakat Banjaranyar akan ditampung untuk menjadi bahan perencanaan pembangunan kedepannya.
Sedangkan mengenai masalah nomor induk kecamatan, menurut Nanang sampai saat ini pihaknya terus berupaya sebab ranahnya berada di pemerintah pusat. Hingga kini Pemkab Ciamis masih berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri supaya nomor induk kecamatan secepatnya diterbitkan.
Pada kesempatan itu, Kepala Dinas Bina Marga, SDA, SDEM Kabupaten Ciamis, Ika Damismwara, menambahkan, kemampuan anggaran Pemkab Ciamis saat ini tidak bisa membangun tuntas dalam satu tahun sekaligus, namun harus bertahap.
“Kecamatan Banjaranyar baru dimekarkan Februari 2016, jadi belum masuk anggaran tahun 2016, tetapi bisa diprioritaskan di tahun 2017. Sekarang pun ada beberapa kegiatan kami di Banjaranyar, cuma tidak menyentuh setiap desa. Kami juga sudah melakukan pengecekan ke wilayah tersebut, ,” terang Ika. (Deni/R3/HR-Online)
