Berita Pangandaran, (harapanrakyat.com),- Sedikitnya 7 paket pekerjaan di Kabupaten Pangandaran, gagal dilelang. Hal itu dikarenakan kurangnya koordinasi dari semua pihak yang berkompeten di bidangnya, sehingga berdampak terhadap kurang maksimalnya penyerapan anggaran.
Kepala Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Pangandaran, yang juga Ketua ULP Kabupaten Pangandaran, Solih, AP., M.Si., mengatakan, 7 paket pekerjaan gagal lelang dan harus mengikuti lelang ulang.
“Peminatnya memang kurang, juga dalam berkas dokumen persyaratan, kami tidak main-main kalau dokumen peserta lelang tidak lengkap dan kurang sesuai persyaratan. Maka dinyatakan gagal lelang dan kita akan mengulangnya kembali,” terang Solih, ketika ditemui HR Online di ruang kerjanya, Rabu (03/08/2016).
Dengan gagalnya lelang proyek di Pemkab Pangandaran, pihaknya mengakui bahwa hal itu berakibat terhadap penyerapan anggaran, dan ULP akan berusaha secepat mungkin melakukan lelang diulang.
Baca juga: Proyek Galian Optik di Paledah Pangandaran Dikeluhkan Warga
Selain itu, ke depan pihaknya juga berencana akan memberikan training dan pembinaan kepada kontruksi yang berbadan hukum. Hal tersebut untuk meminimalisir gagalnya lelang.
Solihin menyebutkan, 7 paket yang gagal lelang itu meliputi proyek pembangunan pager Gunung Ciparakan, proyek Jembatan Cipeteuy, pembangunan tebing bandara, proyek Jalan Mangunjaya-Sindang-Padaherang, proyek Jalan Mangunjaya-Padaherang, proyek Jembatan Muara Tiga, dan proyek irigasi Cibodas.
Baca juga: Pemkab Pangandaran Kecewa Kontraktor Pembangunan Kantor Sekda dan Kecamatan
Di tempat terpisah, Sekda Pangandaran, Mahmud, menyayangkan dengan adanya beberapa proyek yang gagal lelang. Menurutnya, sampai akhir bulan Juli kemarin, penyerapan anggaran rata-rata baru 30 persen, sedangkan saat ini sudah memasuki bulan Agustus.
“Saya berharap semua pegawai di pemerintah daerah bisa lebih giat lagi dalam bekerja agar penyerapan anggaran bisa tercapai dengan maksimal, dan Pemkab Pangandaran ada diurutan ke 8 dalam penyerapan anggaran di wilayah Provinsi Jawa Barat,” kata Mahmud. (Madlani/Ntang/R3/HR-Online)
