Berita Banjar, (harapanrakyat.com),- Ketua DPRD Kota Banjar, Dadang R Kalyubi, menyambut positif langkah kongkrit untuk benar-benar mengalihfungsikan hutan produksi di kawasan pemerintahan daerah Ciamis, Banjar dan Pangandaran.
“Sebuah resolusi memang sangat tepat untuk ditujukan ke pemerintah pusat, meminta mengalihfungsikan hutan produksi menjadi hutan konservasi demi kepentingan rakyat secara luas,” tegasnya.
Menurut Dadang, keberadaan hutan produksi di Kota Banjar dan umumnya di pulau jawa sudah sangat tidak relevan dengan keadaan sekarang. Dimana areal resapan air semakin berkurang, begitupun dengan hutan lindung. Sementara, tingkat pertumbuhan penduduk di pulau jawa terus meningkat.
Mengingat hal itu, lanjut Dadang, pemerintah seringkali memprogramkan pembangunan ruang terbuka hijau (RTH) dan kawasan hijau, dan program itu sangat menyedot anggaran cukup besar.
“Dengan mengalihfungsikan hutan produksi menjadi hutan lindung atau konservasi, maka saya rasa biayanya tidak akan begitu besar, akan tetapi manfaatnya akan sangat besar bagi masyarakat kota Banjar, Ciamis, Pangandaran dan umumnya masyarakat pulau jawa,” tandasnya.
Senada dengan hal itu, Wakil Ketua DPRD Kota Banjar, Nana Suryana, mengatakan, dengan mengalihfungsikan hutan produksi menjadi hutan konservasi, dengan tujuan untuk memberikan rasa aman bagi warga dan meminimalisir bencana alam, maka dirinya akan memperjuangkan secara total.
“Demi kepentingan rakyat secara luas, mau dengan bentuk apapun saya siap dan akan mendukung memperjuangkan secara tuntas. Apalagi kalau dengan resolusi dari hasil pemikiran tiga institusi Dewan Ciamis, Banjar dan Pangandaran, untuk mendesak pemerintah pusat, diharapkan akan berhasil seperti resolusi ciremai,” ucapnya Nana Suryana yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Banjar.
Menurut Nana, dirinya mengalami sendiri dampak dari hutan produksi yang menyebabkan saluran pengairan areal pesawahan di lingkungannya sering kali tersumbat akibat terjadinya sedimentasi.
“Wilayah lingkungan tempat tinggal saya memang dekat dengan kawasan hutan produksi. Selain sering menyumbat saluran pengairan, keberadaan hutan produksi tidak berimbas kepada masyarakat sekitarnya. Intinya lebih banyak mudaratnya, ketimbang manfaatnya bagi masyrakat,” jelasnya.
Nana juga merasa geram dengan apa yang menimpa nasib warga di lingkungan Panatasan, Kelurahan Pataruman, Kecamatan Pataruman, merasa selalu ketakutan apabila awan mendung akan turun hujan, dikarenakan mereka terancam longsor dan areal pesawahannya terendam air. “Teror seperti itu kepada warga harus segera di akhiri,” tegasnya. (SBH/Koran HR)
