Ketua Tanfidziyah NU Kota Banjar, KH. Lili Hasanudin, M.Pd. Photo: Muhafid/HR
Berita Banjar, (harapanrakyat.com),-
Aksi besar-besaran yang akan dilakukan beberapa organisasi kemasyarakatan pada hari Jum’at, tanggal 4 November 2016 mendatang di depan Istana Kepresidenan RI untuk mendorong pihak kepolisian menghukum Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, yang dianggap salah mengutip ayat Al-Quran ketika berkunjung ke Kepulauan Seribu, beberapa waktu lalu, mendapat tanggapan dari Ketua Tanfidziyah Nahdlatul Ulama Kota Banjar, H. Lili Hasanudin, M.Pd.
Menurutnya, Nahdlatul Ulama tidak ingin memperkeruh suasana dengan melibatkan kadernya ikut dalam aksi tersebut. Apalagi membawa atribut lambang-lambang NU dan sejenisnya.
“Kami jelas kecewa dengan pernyataan Ahok. Namun, kami percaya terhadap proses hukum yang ditangani oleh pihak kepolisian dan kami yakin polisi peka terhadap persoalan tersebut,” katanya, kepada Koran HR, saat ditemui di rumahnya, Selasa (01/11/2016) lalu.
Lili juga menegaskan, pihaknya tidak melibatkan kadernya dalam aksi tersebut bukan berarti tidak mendukung tuntutan terhadap apa yang dilakukan Ahok dalam mengutip ayat Al Qur’an, hanya saja pihaknya mengingatkan bahwa karakter dan gaya NU tidak demikian, yakni lebih mengedepankan sopan santun serta menggunakan alternatif lain untuk menyampaikan pendapat.
Secara pribadi Lili menilai, watak Ahok jelas dianggap arogan, angkuh dan keras kepala. Namun, secara kelembagaan pihaknya tidak menganjurkan, bahkan tidak memfasilitasi kadernya untuk ikut dalam aksi tersebut.
Bilamana ada kader NU dari Kota Banjar yang ikut dalam aksi nanti, hal itu di luar tanggung jawab organisasi dan bukan intruksi dari NU. Karena, PBNU sudah jelas mengintruksikan kadernya agar tidak ikut dalam aksi tersebut.
“Meskipun kami mengecam pernyataan Ahok, tapi kita juga khawatir karena kebetulan di DKI Jakarta tengah melaksanakan pesta demokrasi,” jelas Lili.
Senada diungkapkan Ketua Gerakan Pemuda Ansor Kota Banjar, Ma’mun Syarif. Menurut dia, aksi yang akan dilakukan beberapa ormas tersebut akan menjadi pemicu konflik di Indonesia. Pasalnya, negara Indonesia paling mudah digoncang menggunakan isu-isu sara.
“Kami tidak mengizinkan kader ikut dalam aksi nanti, dan tidak ada intruksi agar turun aksi. Kami hanya ingin Indonesia aman dan tidak terpecah belah gara-gara isu sara yang dibesar-besarkan. Kita percayakan semua proses hukum kepada pihak kepolisian,” ucapnya. (Muhafid/Koran HR)
