Wakil Bupati Ciamis, Oih Burhanudin, saat menyerahkan secara simbolis bantuan kartu PIP untuk 1300 siswa, di Lapangan Pelajar Buniseuri, Kecamatan Cipaku, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Rabu (21/12/2016). Foto: Tantan Mulyana/HR
Berita Ciamis, (harapanrakyat.com),-
Sebanyak 1.300 siswa se-Kecamatan Cipaku dan Kecamatan Kawali mendapatkan bantuan Program Indonesia Pintar (PIP). Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Wakil Bupati Ciamis, Oih Burhanudin, di Lapangan Pelajar Buniseuri, Kecamatan Cipaku, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Rabu (21/12/2016).
Program PIP ini merupakan bentuk perhatian pemerintah dalam meningkatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah. Selain itu, program ini pun bertujuan untuk mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (drop out) dan menyukseskan program wajib belajar 12 tahun.
Wakil Bupati Ciamis, Oih Burhanudin, dalam sambutannya, menyampaikan terimakasih kepada Anggota Komisi X DPR RI, Puti Guntur Soekarno Putri, yang telah memperjuangkan sebanyak 17.000 kartu PIP tahun ini bisa disalurkan untuk siswa di Kabupaten Ciamis.
“Insya Allah untuk tahun depan kuota kartu PIP yang disalurkan ke Kabupaten Ciamis bisa terus bertambah. Untuk tahun ini kami lebih mengutamakan siswa yang pada tahun sebelumnya belum mendapatkan kartu PIP,”katanya, kepada Koran HR, usai acara.
Oih menegaskan, program PIP merupakan terobosan yang digulirkan pemerintahan Presiden Joko Widodo yang bertujuan untuk mencegah anak putus sekolah, terutama anak dari keluarga miskin.
“Semangat dan niat pemerintah dalam memajukan program pendidikan sangat luar biasa. Tinggal sekarang kita harus bisa memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Dan kami dari Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengawal program tersebut agar bisa sampai kepada seluruh siswa yang benar-benar membutuhkan,”ujarnya.
Ditempat yang sama, Anggota Komisi X DPR RI Puti Guntur Soekarno Putri melalui Teja Kusuma, mengatakan, hingga saat ini, disparitas partisipasi sekolah antar kelompok masyarakat masih cukup tinggi. Angka Partisipasi Kasar (APK) keluarga yang kurang mampu secara umum lebih tinggi dibandingkan dengan APK keluarga tidak mampu.
“Salah satu alasannya adalah masih tingginya biaya pendidikan, baik biaya langsung maupun tidak langsung yang ditanggung oleh peserta didik. Biaya langsung seperti, iuran sekolah, buku, seragam dan alat tulis. Sementara biaya tidak langsung yang ditanggung oleh peserta didik seperti biaya transportasi, kursus, uang saku dan biaya lainnya,”ungkapnya.
Menurutnya, tingginya biaya pendidikan tersebut menyebabkan angka siswa tidak melanjutkan sekolah dan angka putus sekolah semakin tinggi, sehingga berpengaruh terhadap APK.
“Kami mengharapkan dengan adanya program PIP, mampu menjamin peserta didik dalam melanjutkan pendidikan sampai tamat pendidikan menengah. Selain itu, diharapkan dapat menarik siswa putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan agar kembali mendapatkan layanan pendidikan,”harapnya. (Tantan/R2/Koran-HR)