Pemerintah Berlakukan Kebijakan Full Day School, Kemenag Banjar; Madarasah Diniyah Bakal Kelimpungan

Kepala Kementrian Agama Kota Banjar, Undang Munawar, saat berada di ruang kerjanya. Photo: Muhafid/HR.

Berita Banjar,(harapanrakyat.com),-

Wacana full day school yang telah lama bergulir, bahkan sudah berjalan di berbagai daerah, termasuk di Kota Banjar, membuat sejumlah kalangan terus dibayang-bayangi kekhawatiran asupan pendidikan agama terhadap siswa yang semakin menurun.

Di Kota Banjar, pada tingkatan sekolah dasar (SD), baru satu sekolah yang menjalankan full day school atau penguatan pendidikan karakter (PPK), yakni di SDN 1 Banjar. Begitu juga untuk tingkatan SMP baru bejalan di satu sekolah, yakni di SMPN 1 Banjar. Sedangkan, untuk tingkat SMA/SMK, hampir sebagian besar sudah menjalankan kebijakan baru pemerintah tersebut.

Kepala Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayan (Disdikbud) Kota Banjar, Oom Supriatna, mengatakan, untuk PPK di Banjar saat ini masih menjadi pilot project, sebelum diberlakukan secara serentak. Meski begitu, sinyal akan diberlakukan secara menyeluruh nanti pada saat tahun ajaran baru sudah terlihat.

“Nanti kita akan tahu pada tahun 2018 PPK sudah berjalan semua. Namun, kebijakan itu tergantung keputusan dari pusat,” kata Oom, kepada Koran HR, saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (21/03/2017) lalu.

Sementara itu, Kepala Kementrian Agama (Kemenag) Kota Banjar, Undang Munawar, mengaku khawatir bila PPK diberlakukan secara serentak. Terlebih merambah ke sekolah yang berada di lingkungan Kemenag.

Pasalnya, diberlakukannya kebijakan tersebut selain akan membuat lembaga pendidikan agama seperti Madrasah Diniyah (MD) semakin kelimpungan, juga asupan pendidikan agama terhadap anak pun akan menurun.

“Kita masih bingung untuk langkah Kemenag nantinya akan seperti apa. Apakah nanti para guru MD dimasukkan ke sekolah, atau benar-benar aktifitas pendidikan keagamaan semakin berkurang,” ujarnya.

Undang menilai, meski dalam pemberlakuan sistem full day school memiliki kekurangan dan kelebihan, namun dari sisi kekurangannya justru membuat posisi lembaga pendidikan di bawah Kementrian Agama semakin terjepit.

Sebab, kondisi saat ini saja sudah cukup banyak anak yang enggan mengenyam pendidikan Madrasah Diniyah lantaran banyaknya kegiatan ektrakurikuler. Apalagi jika ditambah dengan kegiatan belajar yang dimulai sejak pagi hingga menjelang sore hari.

“Waktu lalu saat saya masih dinas di Kemenag Kuningan, ada dari Litbang Kemenag Pusat tengah meneliti dampak dari kebijakan PPK atau full daya school. Mudah-mudahan saja nanti ada solusi yang bagus agar pendidikan agama tetap bisa dikenyam oleh siswa,” tuturnya.

Pihaknya pun berharap, meski saat ini pemberlakuan PPK masih sebatas percobaan, namun kedepannya pemerintah bisa lebih bijak lagi dalam membawa arah generasi bangsa ini ke arah yang lebih baik, terutama dalam hal pendidikan agama.

“Kita tunggu saja kebijakan dari pusat dan hasil penelitian Kemenag pusat soal pemberlakuan ini,” kata Undang.

Di tempat terpisah, Muhammad Radi, salah satu guru Madrasah Diniyah, mengatakan, pemberlakuan PPK yang kini masih berjalan secara bertahap membuat dirinya pesimis akan minat belajar anak terhadap agama.

Artinya, secara fisik anak akan lebih difokuskan melakukan aktifitas di dalam sekolah, dan setelahnya di rumah mereka akan mencari kegiatan lain untuk menghilangkan penat. Sehingga, kesempatan waktu yang biasanya digunakan untuk belajar agama di Madrasah Diniyah menjadi berkurang.

“Yang saya ketahui, siswa berangkat ke sekolah jam 7 pagi dan pulang sekitar jam 3 sore. Otomatis kondisi mereka akan lelah karena seharian belajar di sekolah. Nah, kesempatan untuk belajar agama di Madrasah Diniyah malah jadi berkurang. Ini kan ironi. Maka dari itu, saya harap pemerintah lebih bijak dalam persoalan ini,” tandas Radi. (Muhafid)

KOMENTAR ANDA