Berita Banjar, (harapanrakyat.com),- Pemerintah Desa Rejasari, Kecamatan Langensari, Kota Banjar, terus berbenah diri meningkatkan kualitas pembangunan. Tak terkecuali meningkatkan kenyamanan pelayanan terhadap masyarakatnya, salah satunya akan melakukan rehabilitasi kantor desa.
Kepala Desa Rejasari, Nanang Sunarya, mengatakan, penerjaan kegiatan fisik tersebut direncanakan secara bertahap. Untuk tahap pertama dialokasikan dari anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) tahap III tahun 2017, dan dilanjutkan pada anggaran tahun 2018.
“Mengingat anggaran yang ada sangat terbatas, maka renovasi kantor akan dilakukan secara bertahap. Untuk tahap pertama pembangunannya diambil dari ADD tahap III tahun 2017 yang dimungkinkan cair sekitar akhir bulan September ini,” terangnya, kepada Koran HR, Senin (04/09/2017).
Nanang berharap, rencana pembangunan kantor desa dapat terealisasi dan berjalan lancar pada waktunya nanti. Karena, dengan kondisi kantor yang memadai bisa lebih meningkatkan kinerja perangkat desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Sekretaris Desa Rejasari, Indra Sukandar, menambahkan, rencana proses rehab kantor desa saat ini memasuki tahap persiapan, diantaranya penertiban inventarisir aset-aset desa serta pembuatan direksikeet.
“Penertiban aset-aset desa penting dilakukan guna melancarkan proses rehab kantor desa, baik itu aset tanah dan hal lain yang mendukungnya,” kata Indra.
Dia juga menjelaskan, pihak desanya hingga bulan September ini sudah mampu merealisasikan ADD tahap II ADD yang mayoritas digunakan untuk kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan.
Pencairan ADD tahap sudah dilakukan beberapa minggu lalu, bahkan kini sudah terserap. Namun, pihaknya belum bisa mencairan Dana Desa (DD) tahap II, meskipun segala persyaratan administrasinya telah dipenuhi.
“Katanya menunggu LPJ desa lain yang beres semua. Terlambatnya pencairan ADD tahap II menjadi sebuah kendala hingga mengakibatkan tersendatnya pembangunan infrastruktur yang sudah di-schedule. Dimana DD tahap II akan digunakan untuk pembangunan drainase, pembangunan dan pemeliharaan irigasi desa, serta pembangunan Posyandu,” tuturnya.
Indra menyebutkan, anggaran DD tahap II sebesar 40 persen atau Rp.465 juta dari total Rp.1,16 miliar itu dibutuhkan segera. Karena, sebagaimana aturan juga sudah harus cair bulan Agustus lalu.
Adapun kendala lain yang saat ini sedang dihadapi desanya yakni wacana pengurangan ADD tahun 2017 sebesar 2 persen. Tapi itu pun baru sebatas informasi, lantaran pemberitahuan resmi atau SK tentang dimaksud belum diterima pihaknya.
“Dengan adanya pengurangan prosentase besaran ADD, tentu rencana awal yang sudah dibuat akan berubah. Bahkan kami pun harus membuat APBDes perubahan. Semoga dengan kendala yang sedang dihadapi, tak menyurutkan semangat pembangunan dan terus meningkatkan kualitas disegala aspek pembangunan,” pungkas Indra. (Nanks/Koran HR)
