Selasa, Mei 17, 2022
BerandaBerita PangandaranDPRD Pangandaran: Usulan Program dari SKPD Harus Disesuaikan dengan RKPD

DPRD Pangandaran: Usulan Program dari SKPD Harus Disesuaikan dengan RKPD

Pembahasan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2016, pembahasan KUA dan PPAS perubahan tahun anggaran 2017, pembahasan RAPBD perubahan tahun anggaran 2017 serta pembahasan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2018 dalam periode kerja tahun 2017. Foto: Madlani/HR

Berita Pangandaran, (harapanrakyat.com),-

Badan Anggaran (Banggar) DPRD Pangandaran membahas Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2016, pembahasan KUA dan PPAS perubahan tahun anggaran 2017, pembahasan RAPBD perubahan tahun anggaran 2017 serta membahas KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2018 dalam periode kerja tahun 2017. 

Ketua Banggar yang juga Ketua DPRD Pangandaran, H. Iwan M Ridwan, mengatakan, prioritas KUA PPAS tidak akan keluar dari RKPD yang dibuat satu tahun sekali. Sebab, ini merupakan penjabaran dari RPJMD yang sudah berjalan di tahun kedua.

“Banggar yang bertugas membahas KUA PPAS tahun 2018 rencananya selesai akhir bulan Oktober ini. Dan rencananya akan langsung diparipurnakan atas persetujuan dan kesepakatan bersama antara DPRD dengan Pemda,” kata Iwan kepada Koran HR, Senin (23/10/2017).

Dalam pembahasan itu, Iwan ingin memastikan semua program harus sesuai RKA maupun RKPD. Sebab, ia menemukan dalam rapat kerja dengan SKPD masih banyak SKPD yang memang belum menyesuaikan dengan RKPD.

“Kita minta dikembalikan lagi dengan catatan bahwa kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan masih tetap, yang artinya pagu setiap SKPD masih mengacu pagu yang diberikan oleh TAPD. Dari rapat itu, ada beberapa SKPD yang program dan kegiatannya disesuaikan dengan RKPD,” kata Iwan lagi.

Masih menurut Iwan, PAD tahun 2017 mengalami kenaikan signifikan, yakni di angka Rp. 93 miliar dan untuk tahun 2018 ditergetkan menjadi Rp. 142 miliar lebih yang mengacu pada dana perimbangan dan lain-lain.

“Pembiayaan tahun 2018 di angka Rp. 22 miliar lebih. Pagu yang diberikan oleh TAPD kepada tiap SKPD masih mengacu pada kebijakan pendapatan dan kebijakan pembiayaan. Tentu kami mengkritisi karena banyak SKPD yang belum sesuai dengan RKPD,” tegasnya.

Ia menjelaskan, Banggar belum memberikan kepastian kepada SKPD lantaran nantinya akan melakukan pembahasan lagi pada rapat kerja dengan TAPD.

“Mudah-mudahan DAU bertambah, termasuk DAU Bantuan Hibah kita bertambah yang mana sejalan dengan target penerimaan APBN yang juga bertambah. Dan persoalan DD yang bersumber dari APBN dan tunjangan sertifikasi berapapun yang diterima kita akan alokasikan. Kita hanya menunggu DAK dan Banprop yang saat ini masih belum ada gambaran,” jelas Iwan.

Ia berharap, tahun 2018 nanti bisa menyeleraskan yang disesuaikan dengan RKPD meskipun pagu anggarannya tidak sesuai. Sebagai contoh, sambung dia, di RKPD sebanyak Rp. 10 miliar, akan tetapi anggaran yang ada hanya Rp. 5 miliar. Maka ia akan memprioritaskan mana yang sangat penting dan diperlukan. Paling tidak bisa menunjang prioritas visi dan misi serta program, termasuk targetnya.

Iwan menyebutkan, program unggulan tahun 2018 yang menjadi prioritas masih terdapat 4 persoalan, yakni peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan pelayanan terhadap kesehatan, peningkatan perbaikan-perbaikan, terutama Infrastruktur dan persoalan kepariwisataan mulai dari pengembangan, penataan dan pengelolaan pariwisata.

“Jadi bukan hanya membahas kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan saja, akan tetapi pembahasan indikator makro dengan mengundang BPS. Sebab, angka-angka yang ditargetkan pada tahun 2018 seperti laju pertumbuhan penduduk, laju pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, IPM, PDRB, pendidikan, kesehatan, dan daya beli targetnya harus sesuai dengan RPJMD,” paparnya.

Meski demikian, ia tetap mempertimbangkan beberapa hal seperti pendidikan gratis yang lonjakannya luar biasa, tingkat partisipasi anak didik MTs/SMP yang melanjutkan ke SMA/MA hampir 98 persen. Angka ini, kata Iwan, tentu akan mendongkrak angka lama sekolah yang mana akan berdampak terhadap hitungan Indek Pendidikan yang tentu akan mengalami kenaikan. 

“Ada indikator makro yang masih di bawah nasional dan provinsi. Kita ingin hitungan indikator makro sesuai dengan hitungan BPS, hitungan Bappeda, dan sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Sebab, kita yakin tingkat PDRB atas dasar harga berlaku naik signifikan. Dengan pertumbuhan ekonomi yang baik tentunya tingkat kemiskinan akan berkurang yang sejalan dengan indikator makro,” pungkas Iwan. (Mad/R6/Koran HR)

- Advertisment -