Jumat, Mei 27, 2022
BerandaBerita BanjarJelang Tahapan Pilkada 2018, Kepolisian Diminta Inventarisir Wilayah Potensi Rawan Konflik di...

Jelang Tahapan Pilkada 2018, Kepolisian Diminta Inventarisir Wilayah Potensi Rawan Konflik di Banjar

Foto: Ilustrasi/net

Berita Banjar, (harapanrakyat.com),-

Tahun 2018 mendatang merupakan tahun politik karena akan ada dua pesta demokrasi yang akan digelar serentak, yakni Pemilihan Walikota (Pilwalkot) dan Pemilihan Gubernur (Pilgub). Kedua kegiatan tersebut memiliki tingkat kerawanan konflik lantaran melibatkan massa dalam jumlah yang cukup besar.

Menjelang pelaksanaan tahapan Pilkada serentak 2018, khusunya di Kota Banjar, harusnya pihak-pihak terkait sudah mulai memetakan untuk mendeteksi dini segala kemungkinan yang terjadi terkait keamanan.

Hal itu dikatakan Sekretaris Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Banjar, Muhamad Sulhan Solihin, kepada Koran HR, Senin (23/10/2017) lalu. Menurutnya, meski proses tahapan Pilkada di Kota Banjar belum dimulai, namun inventarisir untuk pendataan dan pemetaan wilayah yang mempunyai potensi rawan konflik harus sudah disiapkan oleh pihak aparat keamanan, dalam hal ini Polres Kota Banjar.

Dia melihat akhir-akhir ini tensi atmosfer politik sudah mulai naik, meskipun belum terasa menyeruak dan menggema di masyarakat luas dan hanya di titik titik tertentu. Maka dari itu pihaknya meminta aparat kepolisian untuk memetakan dan mengantisipasi sedini mungkin potensi-potensi konflik yang akan terjadi.

“Aparat kepolisian harus mulai disibukkan dengan melakukan upaya pendeteksian dini kerawanan di sejumlah wilayah. Tidak berhenti di sana, kepolisian juga harus mulai melakukan antisipasi-antipasi untuk mencegah kemungkinan konflik yang ditimbulkan saat mulai tahapan Pilkada nanti,” ujarnya.

Pihaknya pun berharap adanya pendekatan secara persuasif dari aparat kepolisian kepada sejumlah elemen yang dalam hal menjadi “Key Person” atau tokoh kunci di tengah gelombang massa. Seperti halnya tokoh masyarakat, tokoh agama, dan para partai politik. Tujuannya untuk membangun komitmen bersama guna mencegah pelanggaran kekerasan dan konflik.

Selain itu, polisi bukan saja memberikan atensi kepada wilayah yang diprediksi memiliki tingkat kerawanan tinggi, tetapi juga harus tetap memberikan atensi keamanan bagi wilayah-wilayah lainnya.

“Tidak kalah pentingnya yaitu personel kepolisian harus netral, tidak berpihak. Ini demi untuk membangun kepercayaan publik kepada polisi,” tandas Sulhan. (Tsabit/Koran HR)

- Advertisment -