Senin, Mei 23, 2022
BerandaBerita BanjarPungut Iuran, Sekolah di Banjar Ini Akui Sudah Berdasarkan Aturan

Pungut Iuran, Sekolah di Banjar Ini Akui Sudah Berdasarkan Aturan

Foto: Ilustrasi net/Ist

Berita Banjar, (harapanrakyat.com),-

Terkait dengan keluhan dan pertanyaan dari orang tua siswa mengenai adanya pungutan iuran di SMA/SMK berstatus negeri, Ketua Komite SMAN 1 Kota Banjar, Dadang Darul, mengakui, bahwa di tahun ajaran 2017 ini ada iuran bulanan semacam SPP yang harus dibayar siswa. Namun, hal itu telah melalui kesepakatan orang tua siswa dalam rapat komite beberapa waktu lalu.

“Ada beberapa kebutuhan fundamental yang harus dipenuhi, khususnya di SMAN 1 ini guna meningkatkan mutu pendidikannya. Sementara bantuan operasional sekolah yang diterima, seperti BOS dan Banjar Cerdas, tak bisa mengcover,” terangnya, saat dikonfirmasi Koran HR, Senin (09/10/2017).

Jadi, lanjut Dadang, iuran itu dipungut karena memang semua kebutuhan tersebut tak mampu terbiayai APBD. Sejumlah iuran siswa pada dasarnya kembali lagi untuk kepentingan dan kemanfaatan siswa, yaitu dialokasikan untuk sarana dan prasarana, membiayai guru honorer, dan lainnya.

Nilai iuran yang telah disepakati bersama itu, harus bisa diselesaikan siswa sampai rentang waktu Desember 2017. Tapi itu sifatnya bukan pemaksaan, terlebih bagi siswa kurang mampu yang ditunjukkan melalui SKTM atau KIP, tidak dipungut iuran.

Baca Juga: Siswa SMA/SMK Negeri Ditarik SPP, Wali Murid Pertanyakan Program “Banjar Cerdas”

Jika ada orang tua yang masih merasa keberatan untuk bayar iuran bulanan, pihaknya pun membuka diri untuk menerima keberatan. Kalau memang betul tak mampu, pihak sekolah akan memberi pengecualian dari kewajiban iuran tersebut. Istilahnya nanti ada subsidi silang yang diperoleh dari orang yang mampu.

“Namun, adanya kondisi seperti ini perlu dipahami oleh masyarakat, bahwa pembiayaan pendidikan itu tanggung jawab bersama. Pemerintah, sekolah dan masyarakat menjadi bagian penting dalam kemajuan dunia pendidikan. Sehingga tak berlebihan bila masyarakat, terlebih orang tua siswa memberikan sumbangan untuk pendidikan anaknya,” ujar Dadang.

Dia juga menegaskan, adanya pungutan semacam iuran di tingkat SMA/SMK dperbolehkan oleh aturan. Dasar hukumnya yaitu berupa Peraturan Gubernur (Pergub). Terlebih dalam Permendikbud No.75 Tahun 2016 sudah jelas tertuang bahwa Komite boleh menggali dana dari masyarakat. Juga berdasarkan PP No.48 Tahun 2018 tentang Pendanaan Pendidikan.

“Dengan demikian pula, mohon maaf dengan adanya program Banjar Cerdas, jangan dianggap pembiayaan pendidikan selesai,” tukas Dadang.

Kepala SMAN 1 Kota Banjar, Ahmad Sobana, melalui Wakasek Humas, Fitri, di dampingi Kepala TU, Yosep, mengatakan, iuran siswa yang diberlakukannya ini diperuntukan bagi biaya rehab perpustakaan, mesjid, pembinaan siswa untuk keikutsertaan olimpiade, pembinaan olahraga berupa O2SN yang mendatangkan pelatih dari luar, serta pembiayaan honorer yang tidak tercover provinsi.

“Intinya, kami lakukan alokasi itu untuk terus meningkatkan mutu sekolah. Ya mau gimana lagi, akhirnya untuk biaya itu diambil dari orang tua siswa. Belum lagi kurangnya tertib anggaran, yaitu dana BOS pusat dan PMU Provinsi selalu telat cair. Termasuk Banjar Cerdas tahun ini pun sampai sekarang belum bisa dicairkan. Belum cairnya Banjar Cerdas bisa kami maklumi, mungkin ada kendala imbas pengalihan kewenangan provinsi,” terang Fitri.

Pihaknya juga mengakui bahwa memang dana BOS dan Banjar Cerdas tak bisa mengcover pembiayaan tersebut. Jadi butuh biaya untuk menanggulanginya. Banjar Cerdas sendiri diperuntukan bagi kebutuhan komputer UNBK, Infokus, pemeliharaan kendaraan operasional, perbaikan peralatan kantor yang rusak, seperti jaringan komunikasi dan informasi, CCTV, dan piket TU.

Fitri juga menegaskan, adanya sumbangan siswa ini berdasarkan Surat Edaran (SE) dari Kadisdik Provinsi Jabar. Intinya, SMAN 1 Banjar telah menempuh mekanisme sebagaimana mestinya. Seperti halnya dilakukan musyawarah dengan orang tua siswa melalui rapat komite.

Kemudian, iuran tersebut juga dituangkan dalam rencana strategis, rencana kerja tahunan serta rencana anggaran tahunan sekolah yang mengacu pada standar nasional pendidikan.

Di tempat terpisah, Kepala SMAN 3 Banjar, Kusdiaman, melalui Wakasek Sarpras, Yadi Iskandar, juga menjelaskan, bahwa iuran yang dipungut sekolahnya berdasarkan SE Kadisdik Prov.Jabar No.422.4/23164-Set.Disdik tertanggal 12 Juli 2017 perihal Pembiayaan Pendidikan SMA/SMK dan SLB di Jabar.

“Intinya, SE perihal tersebut dikeluarkan Provinsi Jabar berdasarkan PP No.48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, PP No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Permendikbud No.75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah, dan Perda Provinsi Jabar No.05 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan,” ungkap Yadi.

Ditegaskan pula bahwa satuan pendidikan dapat melakukan pungutan biaya pendidikan dari orang tua/wali peserta didik yang berdasarkan ketentuan, seperti dimusyawarahkan melalui rapat komite, dimasukan dalam RKAS, dan banyak lagi.

Yadi juga menyebutkan, bahwa besarnya iuran persiswa yang disepakati di SMAN 3 Banjar pada 13 Juli lalu yaitu Rp.50 ribu perbulan, yang alokasinya terutama untuk honorer yang tidak dibiayai provinsi, kegiatan kesiswaan seperti menjenguk temannya yang sakit, penyediaan alat media pembelajaran dan lain-lain.

Dia pun menyayangkan hingga kini pihak sekolahnya belum menerima pencairan program bantuan Banjar Cerdas yang akan diterimanya sebesar Rp.187 juta. Begitu pula dana BOS provinsi yang pencairannya sering telat.

“Jadi gimana lagi mengatasinya jika tidak melaui sumbangan orang tua siswa. Terpenting hasil kesepakatan. Soal dasar yuridisnya dalam pungutan sumbangan itu, kita tak tahu. Provinsi melalui Kadisdik Jabar hanya mengeluarkan SE ini saja,” tukas Yadi.

Senada dikatakan Kepala SMKN 1 Banjar, Nunung Erni, melalui staf Kesiswaan, Lala Maulana, bahwa adanya pembiayaan siswa di sekolahnya tak lepas berawal dari alih kelola ke provinsi. Pihak sekolah pun tak mungkin melangkah tanpa adanya payung hukum.

“Pembiayaan pendidikan siswa SMA/SMK berdasar SE Kadisdik Jabar. Untuk mentukan besarannya kami lakukan parenting atau mengumpulkan orang tua siswa kelas 10 dan 11 melalui komite, hingga disepakatinya yaitu partisipasi sebesar 600 ribu rupiah untuk satu tahun ajaran.  Jadi secara faktual pun memenuhi dan tak menyalahi,” terang Lala.

Dia menyebutkan, pembiayaan sebesar itu digunakan kembali untuk kegiatan siswa, yang mana ada beberapa item kegiatan yang tak tercover oleh dana BOS. Apalagi dana Banjar Cerdas yang akan diterimanya kecil dan sampai bulan Oktober ini belum cair. (Nanks/Koran HR)

- Advertisment -