Sabtu, Mei 21, 2022
BerandaBerita BanjarToserba Yogya Belum Lengkapi Syarat Pendirian, Ini Kata DPMPTSP Kota Banjar

Toserba Yogya Belum Lengkapi Syarat Pendirian, Ini Kata DPMPTSP Kota Banjar

Toserba Yogya di Jalan Letjen. Soewarto, Kota Banjar. Photo: Ist

Berita Banjar, (harapanrakyat.com),-

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banjar, melalui Sekretaris Dinas, Irawan, mengatakan, terkait persoalan toko modern, dalam hal ini Toserba Yogya, sebenarnya pihak pemerintah tidak tinggal diam, selalu menghimbau dan mengingatkan agar secepatnya segera melengkapi syarat yang belum terpenuhi. Salah satunya menyediakan areal parkir sesuai apa yang diamanahkan oleh aturan yang ada.

Namun, ketika di tanya perihal mekanisme dalam menempuh perizinanya seperti apa sehingga bisa mengkantongi izin meskipun belum selesai dalam persyaratanya, Irawan mengaku kalau dirinya belum tahu secara pasti seperti apa dulu proses mekanismenya.

Berita Terkait: Pemkot Banjar Dinilai Tak Tegas, Toserba Yogya Belum Lengkapi Syarat Pendirian

“Untuk persoalan tersebut saya tidak bisa mengatakan terlalu jauh, karena dulu saya belum bertugas di sini. Jadi takut tidak sesuai dengan apa yang ada. Kebetulan untuk bagian ini ada di bidang pengendalian. Tapi pejabat yang bersangkutan sedang tidak di kantor,” pungkas Irawan.

Sebelumnya, Ketua Komisi II DPRD Kota Banjar, H. Sudarsono, mengatakan, pihaknya sebagai wakil rakyat tentunya melihat hal itu sangatlah ironis. Karena, dirinya memandang hal ini bukan sesuatu yang baru, tetapi sudah lama terjadi.

“Ini bukan hal yang baru. Dulu pernah kita kritik dan kasih masukan supaya pihak Toserba Yogya segera membikin areal parkir sebagai salah satu prasyarat yang harus dilengkapi oleh pihak pengusaha. Namun, sampai sekarang ternyata belum juga dibuat,” kata Sudarsono, kepada Koran HR, saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (03/10/2017).

Dirinya pun menganggap bahwa pihak pemerintah, dalam hal ini eksekutif, kurang tegas melaksanakan dan menegakan peraturan perundang-undangan yang telah dibuatnya melalui Peraturan Daerah.

Pasalnya, mereka terlihat ada kesan mendiamkan dan membiarkan hal itu terjadi. Meskipun sudah jelas terlihat dengan gamblang menyalahi aturan yang ada, harusnya Pemkot Banjar lebih pro aktif dan lebih berani mengambil sikap, dengan memberikan punishment terhadap toko modern yang membandel dan tidak mau koperatif mematuhi aturan.

“Ini sudah keterlaluan dan tidak bisa diajak untuk kooperatif. Saya kira pemerintah harus berani mengambil sikap dengan memberikan sanksi tegas untuk dijadikan sebuah peringatan,” tandas Sudarsono. (Tsabit/Koran-HR)

- Advertisment -