Berita Pangandaran, (harapanrakyat.com),- Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pangandaran mewujudkan Kabupaten Sehat melalui Forum Kabupaten Sehat dengan memfungsikan lembaga dari tingkat kabupaten hingga tingkat desa.
Kepala Bappeda Pangandaran melalui Kepala Bidang Pemerintahan, Sosial, Budaya dan Kesejahteraan Rakyat, Maman Permana, menjelaskan kabupaten sehat merupakan kondisi di mana lingkungan masyarakat yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk bisa dihuni dengan terselenggaranya penerapan beberapa tatanan serta kegiatan yang terintegrasi dan disepakati masyarakat dengan pemerintah.
Baca juga: Bangkitkan Lansia Terlantar, Bappeda Pangandaran Perkuat Komda Lansia
“Penyelenggaraan ini dilakukan melalui berbagai kegiatan dengan memberdayakan masyarakat yang difasilitasi oleh pemerintah,” ujar Maman kepada Koran HR, Selasa (21/11/2017) lalu.
Maman memaparkan, sasaran kegiatan program Kabupaten Sehat tersebut dilakukan sebagaimana potensi dan permasalahan di masing-masing kecamatan di Pangandaran. Seperti halnya kawasan sehat, menggambarkan kondisi wilayah tertentu yang bersih, nyaman, aman dan sehat bagi pekerja dan masyarakat.
“Kita berdayakan masyarakat melalui kelompok kerja masyarakat yang difasilitasi sektor terkait sesuai dengan perencanaan wilayah,” tambahnya.
Melalui forum sebagai wadah bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya serta berpartisipasi dalam menentukan arah prioritas perencanaan pembangunan wilayahnya, kata Maman, maka dibentuk Tim Pembina Kabupaten Sehat guna menyelaraskan kebutuhan masyarakat sesuai arah pembangunan daerah yang dikoordinasikan oleh Bappeda dengan anggotanya dari instansi terkait, seperti Dinkes, Disdikpora, Dispu, Dinsos PMD, Disparbud serta lainnya sebagai mana Surat Keputusan Bupati.
“Ini tujuannya untuk mencapai kabupaten sehat demi mewujudkan Kabupaten Pangandaran sebagai daerah pariwisata yang mendunia dan kita sebagai Ketua Tim Pembina Kabupaten Sehat,” jelasnya.
Sementara itu, Kasubid Sosial Budaya dan Tenaga Kerja, Tita Rahayu, menjelaskan, ada 9 tatanan sehat di Kabupaten Pangandaran. Namun, untuk tahun 2017-2018 disepakati 2 tatanan saja, yakni Tatanan Kawasan Pemukiman Sarana dan Prasarana Sehat serta Tatanan Kehidupan Masyarakat yang Sehat dan Mandiri.
Melalui Forum Kabupaten Pangandaran Sehat (FKPS) tahun 2017, lanjut Tita, dilaksanakan sesuai sosialisasi KKS di kabupaten, pembinaan forum kecamatan dan kerjasama dengan SKPD, sosialisasi KKS melalui media dan talk show, talk show sosialisasi pengelolaan air bersih rumah tangga, mengikuti gerakan senam sehat, pembinaan PHBS serta kegiatan lainnya.
“Kita evaluasi kegiatannya dengan mengkaji hasil kegiatan sebagai bahan perencanaan tahun 2017-2018,” ujar Tita Rahayu.
Tita menjelaskan, FKPS dalam pelaksanaan kegiatannya meliputi 2 tatanan yang disepakati untuk menghasilkan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan program kesehatan untuk mengatasi permasalahan kesehatan di daerah yang tidak terbatas pada standar pelayanan minimal. Akan tetapi semua program yang menjadi kebutuhan masyarakat.
Selain itu, pelaksanaan program-program kesehatan dilaksanakan dengan memperhatikan aspirasi dari masyarakat melalui forum di kabupaten, forum komunikasi di kecamatan, desa sehat atau kawasan sehat tertentu dan Pokja di Desa.
“Kita memanfaatkan kawasan potensial sebagai pintu masuknya dimulai dengan kegiatan sederhana yang disepakati masyarakat dan terintegrasikan dengan kegiatan sektor atau instansi. Selain itu, kita juga mengutamakan proses dari pada target untuk berjalan terus menerus dimulai dengan kegiatan prioritas dalam satu tatanan kawasan dan dicapai dalam waktu yang sesuai dengan kemampuan masyarakat dan semua pelaku pembangunan yang mendukung,” paparnya lagi.
Pemerintah daerah, kata Tita, bersama forum menetapkan pilihan tatanan, kegiatan serta jenis dan besaran indikatornya. Selain itu, pemerintah juga memfasilitasi kegiatan yang menjadi pilihan masyarakat, termasuk penggalian sumber daya masyarakat yang diperlukan.
“Penyelenggaraan Kabupaten Sehat dapat diwujudkan dengan menyelenggarakan semua program yang menjadi permasalahan di daerah secara bertahap. Dimulai kegiatan prioritas bagi masyarakat di sejumlah kecamatan, di sejumlah desa atau bidang usaha yang bersifat sosial ekonomi dan budaya di kawasan tertentu,” pungkasnya. (Mad/R6/Koran HR)
