Disdik Ciamis Usulkan Kantor UPTD Pendidikan Tidak Dihapus

Kantor UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis. Foto: Istimewa

Berita Ciamis, (harapanrakyat.com),-

Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis mengusulkan kepada Biro Hukum Pemprov Jabar melalui Bagian Organisasi Setda Pemkab Ciamis, agar tidak menghapus keberadaan kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan yang berada di setiap kecamatan. Usulan dari Disdik tersebut diperkuat oleh sebuah kajian yang menegaskan bahwa keberadaan kantor UPTD di setiap kecamatan masih dibutuhkan perannya dalam memperlancar efektifitas kinerja organisasi.

Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis, Wahyu Hidayat, mengatakan, adanya wacana penghapusan kantor UPTD Pendidikan di setiap kecamatan menyusul terbitnya Permendagri nomor 12 tahun 2017. Dalam peraturan tersebut, kata dia, terdapat klausul yang mengatur kelayakan sebuah OPD (Organisasi Perangkat Daerah) memiliki kantor UPT di dalam lingkup wilayah kerjanya. Selain itu, dalam aturan tersebut pun terdapat 16 indikator sebuah OPD layak dan tidaknya memiliki kantor UPT.

“Yang menjadi masalah bagi UPTD Pendidikan, yakni dalam 16 indikator itu salah satunya menyebutkan bahwa kantor UPT bisa dibentuk apabila OPD tersebut melayani langsung kepada masyarakat. Nah, dalam tufoksi UPTD Pendidikan kan tidak ada yang langsung melayani masyarakat. Tetapi hanya melayani kepentingan yang berkaitan dengan sekolah dan guru,” ujarnya, kepada Koran HR, belum lama ini.

Namun begitu, kata Wahyu, dalam peraturan tersebut pun mengatur soal pembentukan UPT satuan pendidikan di lingkup Dinas Pendidikan. Apabila ditelaah definisi UPT satuan pendidikan, tambah dia, masih multitafsir, apakah kantor UPTD atau sekolah.

“Makanya, kami bersama DPRD Ciamis melakukan konsultasi ke Kementrian Dalam Negeri untuk menanyakan lebih jelas terkait aturan tersebut. Namun, pihak kementarian pun belum bisa memberikan jawaban secara pasti. Dan pihak kementrian meminta kepada kami untuk melakukan kajian untuk memastikan apakah keberadaan UPTD masih diperlukan atau tidak,” ujarnya.

Setelah pihaknya melakukan kajian, kata Wahyu, diperoleh keterangan bahwa keberadaan UPTD Pendidikan masih dibutuhkan perannya. Dengan begitu, tambah dia, pihaknya mengusulkan agar kantor UPTD Pendidikan di setiap kecamatan tidak dihapus atau masih dipertahankan.

“OPD yang diminta membuat kajian tersebut tak hanya Dinas Pendidikan saja, tetapi Dinas Parawisata dan Badan Keuangan Pengelolaan Daerah (BKPD) pun sama. Karena kedua OPD itu pun sama memiliki UPT di beberapa wilayah,” ujarnya.

Namun, kata Wahyu, khusus untuk Dinas Pendidikan, sangat dibutuhkan keberadaan kantor UPTD di setiap kecamatan. Hal itu mengingat jumlah guru di Kabupaten Ciamis yang mencapai ribuan serta jarak antar wilayah di Kabupaten Ciamis yang berjauhan.

“Jadi, kalau tidak ada UPTD di setiap kecamatan, dipastikan Dinas Pendidikan akan kerepotan mengurus kepentingan guru yang jumlahnya mencapai ribuan, termasuk mengurus sekolah (SD) yang jumlahnya mencapai ratusan. Dengan jumlah SDM yang minim di Dinas Pendidikan Ciamis saat ini, tampaknya akan kerepotan apabila langsung berhubungan dengan guru dan sekolah,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Ciamis, Oman, mengatakan, dari hasil konsultasi ke Kemendagri belum diperoleh kepastian apakah kantor UPTD Pendidikan sudah harus dihapuskan atau tidak. Karena, menurutnya, dalam aturan yang mengatur hal itupun atau Permendagri 12 tahun 2017 ternyata multitafsir.

“Namun, saat konsultasi kemarin ke Kemendagri bahwa aturan tersebut akan segera direvisi untuk menegaskan beberapa aturan yang multitafsir. Dalam kesempatan itupun kami sampaikan bahwa di daerah masih membutuhkan keberadaan UPTD Pendidikan sebagai kepanjangan tangan Dinas Pendidikan dalam melayani kepentingan guru dan sekolah,” ujarnya, kepada Koran HR, belum lama ini.

Oman menambahkan, kondisi di daerah tidak bisa disamakan dengan di beberapa kota besar. Karena letak geografis di daerah berjauhan dari satu wilayah ke wilayah lainnya.

“Selain itu, kalau semua guru yang jumlahnya ribuan harus datang ke kantor Dinas Pendidikan Ciamis, bisa dibayangkan kondisinya akan seperti pasar. Dan SDM di Dinas Pendidikan Ciamis pun jumlahnya masih minim. Kalau semua guru datang ke kantor Dinas Pendidikan, apakah kepentinganya semua akan terlayani dengan baik? Hal itu pun harus dipertimbangkan,” ujarnya.

Kalau harus dilakukan perampingan dalam struktur OPD, lanjut Oman, paling dilakukan penggabungan di beberapa UPTD yang jumlah sekolah dan gurunya tidak terlalu banyak. “Jadi, apabila UPTD yang jumlah guru dan sekolahnya tidak terlalu banyak, bisa bergabung dengan UPTD di kecamatan sebelahnya. Hal itu tampaknya solusi terbaik untuk menuntaskan permasalahan ini,” pungkasnya. (Bgj/Koran-HR)

KOMENTAR ANDA

Komentar