Selasa, Agustus 16, 2022
BerandaBerita CiamisTerkait Renovasi Gedung DPRD Ciamis, Komisi III Panggil SKPD & Rekanan

Terkait Renovasi Gedung DPRD Ciamis, Komisi III Panggil SKPD & Rekanan

Proyek renovasi Gedung DPRD Ciamis. Foto: Dokumen HR

Berita Ciamis, (harapanrakyat.com),-

Komisi III DPRD Kabupaten Ciamis akan memanggil para pihak yang terlibat dalam proyek renovasi Gedung DPRD yang dipastikan tidak rampung sesuai kontrak. Para pihak tersebut diantaranya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan PT. Satria Muda Pratama. 

Anggota Komisi III DPRD Ciamis, Kuncoro Jati Suroso, ketika ditemui Koran HR, Senin (18/12/2017), membenarkan, proyek renovasi yang seharusnya berjalan baik kini justru menuai masalah gara-gara pekerjaannya tidak rampung.

“Harusnya Januari 2018 gedung ini (DPRD) sudah bisa ditempati. Ini justru masih belum beres dan menyisakan pekerjaan yang banyak. Artinya semua orang yang terlibat harus bertanggungjawab,” ungkapnya

Kuncoro menegaskan, seandainya tidak mampu mengerjakan proyek harusnya rekanan mundur sedari awal atau saat proses lelang. Karena terlalu memaksakan diri, akhirnya proyek tersebut tidak selesai dikerjakan.

Menurut Kuncoro, dari hasil pengawasan Komisi III, rekanan penanggungjawab proyek paling bersalah dalam kasus tersebut. Alasannya karena pihak rekanan tidak serius saat melaksanakan program renovasi gedung. 

“Jika dilihat dari hasil pekerjaan, jelas yang salah adalah yang mengerjakan proyek. Namun yang terlibat dalam proyek ini juga harus turut disalahkan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Kuncoro mengungkapkan, saat Komisi III melakukan sidak (inspeksi dadakan), pihak rekanan mengeluh lantaran kesulitan mencairkan anggaran. Akibatnya, proses pengerjaan proyek menjadi terkendala. Belum lagi, hal itu terganggu proses pembongkaran dan pembersihan gedung. 

Namun demikian, Kuncoro menilai, proses pencairan anggaran dari pemerintah tidak akan sulit sebagaimana disampaikan rekanan, seandainya pengerjaan proyek renovasi tersebut dilakukan dengan benar.

“Biasanya proses pencairan tergantung progres pekerjaan. Soalnya, mulai dari DP hingga pencairan tahap berikutnya sesuai persentasi pekerjaan. Terlebih anggaran rehab gedung DPRD sudah tersedia di kas daerah,” katanya

Disinggung soal pembongkaran gedung DPRD, Kuncoro mengaku sudah mendapat jawaban dari bagian aset. Pasalnya, pembongkaran dilakukan pada tanggal 8 Mei 2017 sedangkan pembangunan (renovasi) dimulai pada 20 Juli 2017.

“Jadi darimana terhambatnya, karena ada rentang waktu dua bulan lebih. Yang jelas dari kejadian ini, pihak rekanan tidak serius melaksanakannya, sehingga proyek tidak selesai dikerjakan. Padahal jika tidak mampu, dari awal lebih baik mundur,” katanya.

Untuk itu, kata Kuncoro, Komisi III meminta pemerintah daerah Kabupaten Ciamis bertindak tegas. Salah satunya dengan segera memutus kontrak dengan pihak rekanan. Sebab, jika proyek renovasi itu dilanjutkan oleh rekanan yang sama tetap tidak akan selesai.

Di tempat terpisah, Kepala Bidang Keciptakaryaan Dina PUPR Kabupaten Ciamis, Anton Wahyu, menuturkan bahwa pemutusan kontrak kerja terhadap pelaksana pekerjaan renovasi rehab gedung DPRD akan dilakukan pada 21 Desember 2017.

“Semua berkas pemutusan kontrak sedang kami persiapkan. Tinggal menunggu waktunya saja. Karena ada waktu dua hari lagi ke tanggal pemutusan kontrak, sehingga setelah waktu tiba maka kami akan memutus kontrak kerja,” jelasnya, Senin (19/12/2017).

Tidak hanya soal pemutusan kontrak, Anton  menjelaskan, pihaknya juga akan menghitung terlebih dahulu besaran anggaran yang harus dibayarkan kepada pihak rekanan. Besaran bayaran tersebut disesuaikan dengan nilai pekerjaan yang sudah dilaksanakan. Pihaknya juga akan memasukan PT. Satria Muda Pratama ke dalam daftar hitam (black list). (Es/Koran HR)