Foto: Ilustrasi Dokumen HR
Berita Banjar, (harapanrakyat.com),-
Dari sebanyak 8.717 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kota Banjar yang menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahun 2017, ada sekitar 128 kartu e-voucher BPNT belum tercetak atau terdistribusikan.
Hal itu terungkap saat rapat koordinasi (rakor) sekaligus sosialisasi program BPNT dan bantuan sosial Beras Sejahtera (Rastra) Daerah tahun 2018, di Aula Kelurahan Banjar, Kecamatan/Kota Banjar, Rabu (30/01/2018).
“Ada dua warga desa kami sebagai KPM program BPNT 2017, belum juga menerima kartu e-voucher-nya. Sehingga yang bersangkutan hingga kini pun belum menerima bantuan itu sebagaimana haknya. Ini mau seperti apa dan bagaimana tindak lanjutnya,” kata seorang staf Pemerintah Desa Cibeureum, Kecematan Banjar, yang menyampaikan keluhannya dalam rakor tersebut.
Pihaknya berharap persoalan ini tidak sampai berlarut-larut, dan sisa kartu BPNT 2017 segera bisa tercetak untuk distribusikan kepada KPM yang belum menerimanya. Terlebih sekarang sudah masuk tahun kedua Kota Banjar menerima program BPNT, jadi tunggakan BPNT 2017 harus segera diselesaikan.
Sementara itu, Kordinator Kota (Korkot) Pendamping PKH/BPNT Kota Banjar, Rahmat, mempertanyakan solusi terkait adanya kartu e-voucher BPNT milik KPM yang hilang, dan kartu yang tertelan di ATM, sehingga saldonya menjadi Rp.0.
“Kami selaku pendamping tentu menyayangkan hal tersebut yang hingga kini belum ada solusi jawaban. Ketika mencoba dikoordinasikan dengan dinas terkait, katanya itu menjadi urusan pusat. Begitu pun terhadap BNI yang masih bingung. Jadi harus kepada siapa kami mengadu untuk memperjuangkan hak KPM,” ungkapnya.
Menurut Rahmat, persoalan tersebut hingga kini belum terselesaikan, maka otomatis di tahun 2017 kemarin ada beberapa KPM yang tertunda menerima BPNT. Untuk itu, pihaknya memohon kepada pihak BNI supaya cepat menanggapi dan menyelesaikan persoalan yang ada.
Menanggapi hal itu, Branchless Banking BNI Cabang Banjar, Arifin, mengakui, bahwa dari 8.717 KPM BPNT 2017 di Kota Banjar, masih ada sekitar 128 kartu yang belum tercetak atau terdistribusikan karena adanya kendala koordinasi dengan Kemensos RI.
Namun, pihaknya pun sedang mengevaluasi dan siap menyelesaikannya. Bagi KPM yang belum menerima kartu BPNT, pihaknya berencena akan langsung mendatangi rumah yang bersangkutan demi sukses dan lancarnya program BPNT.
“Kita akui kemarin-kemarin itu belum sempat mengeksekusi langsung ke rumah KPM, In Shaa Allah segera kami tuntaskan dan diselesaikan,” ujarnya.
Bahkan, Arifin mengklaim bahwa dari sekian ratus KPM yang belum terima kartu, sebagian diantaranya sudah diselesaikan dan sebagian lagi sambil menunggu konfirmasi dari pemerintah kelurahan atau desa masing-masing.
Sedangkan, mengenai kartu yang hilang dan kartu yang tertelan di ATM hingga saldonya jadi Rp.0, pihak BNI akan menjembatani dalam pengurusannya. Namun memang perlu waktu, karena itu menyangkut sistem informasi atau IT yang digunakan Kemensos RI. “Harus koordinasi terlebih dahulu dengan Kemensos,” pungkas Arifin. (Nanks/Koran HR)