Bappeda Pangandaran Gelar Rangkaian Musrenbang RKPD 2019

Rapat Pra Musrenbang RKPD Tahun 2019 di ruang rapat Setda Pangandaran. Foto: Madlani/HR

Berita Pangandaran, (harapanrakyat.com),-

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pangandaran menggelar rapat Pra Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2019 di ruang rapat Setda Pangandaran, Senin (19/02/2018).

Diawali dengan forum gabungan SKPD dari tanggal 19-22 Februari 2018 tersebut, mengangkat tema Mewujudkan Rsud Dan Infrastruktur Strategis Kabupaten Menuju Pariwisata Berkelas Dunia. Sementara itu, pelaksanaan Musrenbang tersebut dilaksanakan pada 28 Februari 2018 mendatang.

Kepala Bappeda Kabupaten Pangandaran, Ujang Endin Indrawan,SH., mengatakan, bahwa pada tahun 2019 nanti pemerintah bakal fokus pada peningkatan pemahaman tentang perencanaan dan fokus pada dua hal, yakni RSUD Pangandaran dan infrastruktur. Menurutnya, pembangunan infrastruktur jalan di wilayah Pangandaran sampai saat ini sudah mencapai 60 persen dan sisanya yang berada di pelosok-pelosok akan dibenahi.

“Untuk infrastruktur strategis, kita memprioritaskan jalan-jalan yang menghubungkan ke Pangandaran dari kabupaten tetangga, seperti jalan menuju objek wisata,” kata Ujang Endin.

Ujang Endin menambahkan, pemerintah daerah memprioritaskan penyelenggaraan pendidikan berkualitas terjangkau dan merata, penyelenggaraan layanan kesehatan berkualitas, pengembangan kawasan dan destinasi wisata, peningkatan pelayanan publik dan kualitas tata kelola pemerintah berbasis TIK.

Selain itu, lanjut Ujang Endin, pemerintah juga fokus pada penyediaan infrastruktur strategis di perkotaan dan perdesaan serta wilayah pesisir, peningkatan pencegahan dan penanganan bencana serta pelestarian lingkungan hidup, peningkatan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melaIui peningkatan kondusifitas, daya saing, ketahanan pangan, ketahanan sosial, kesadaran politik dan hukum berbasis Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Adapun dalam prioritas pemerintah selanjutnya, Ujang Endin menjelaskan, adalah dalam mewujudkan 20 janji kepala daerah yang di antaranya perencanaan dan penerapan APBD yang berpihak kepada rakyat, pembentukan unit penanggulangan kemiskinan, pemberian beras untuk pesantren, percepatan pembangunan perdesaan dan peningkatan kesejahteraan aparatur desa, penataan dan pengembangan kawasan wisata dan pengembangan industri kreatif.

Janji kepala daerah selanjutnya, Ujang Endin memaparkan, yaitu pengembangan budaya dan pelestarian kearifan lokal, gratis dalam pelayanan kesehatan dasar (puskesmas), percepatan pembangunan pusat pemerintahan Kabupaten Pangandaran, percepatan pembangunan rumah sakit dan Puskesmas yang memadai, peningkatan pendapatan nelayan dan masyarakat pesisir, pembangunan sistem pengelolaan sampah yang terpadu dan berwawasan lingkungan, pendidikan gratis untuk jenjang pendidikan dasar hingga tingkat SLTA guna mempercepat terlaksananya wajib belajar 12 tahun.

“Selanjutnya yaitu peningkatan kesejahteraan guru mengaji, guru madrasah dan pengelola masjid, peningkatan pendapatan petani dan produksi hasil pertanian, penguatan ketahananan pangan, perbaikan dan pembangunan infrastruktur jalan dan irigasi, pembangunan dan peningkatan jalan antar kawasan wisata, peningkatan kualitas jalan kabupaten dan penghubung ibu kota kecamatan melalui hotmix dan cor beton dan peningkatan dan pengembangan jalan poros tengah (pangleseran-cikohkol),” pungkasnya.

Sementara itu, Bupati Pangandaran, Jeje Wiradinata, mengatakan, bahwa dalam rapat tersebut sangat erat kaitannya dengan kebijakan pemerintah daerah, provinsi serta pemerintah pusat dan menyerap aspirasi dari masyarakat. Artinya, dalam prioritas tersebut menjadi prinsip dalam pembangunan yang memiliki payung hukum.

Jeje menjelaskan, bahwa di Pangandaran memiliki sekitar 406 ribu penduduk yang mana keinginannya banyak sekali. Akan tetapi, tegas Jeje, semua harus mengacu pada pembangunan berdasarkan kebutuhan dan anggaran yang ada.

“Saya berharap tidak ada lagi kepala dinas yang loyo, kepala dinas harus profesional ASN, inovatif dalam pengadministrasian dan kearsipan serta mengetahui tupoksinya masing-masing. Mulai dari sekarang, kita lakukan komunikasi ke atas, baik dengan pemerintah provinsi maupun pusat. Sebab,  kalau hanya mengandalkan dari APBD kita sangat sulit,” terangnya.

Jeje menambahkan, bahwa dalam relokasi ratusan PKL yang sudah dilakukan pemerintah itu bukan berarti sudah selesai tugas, akan tetapi merupakan pekerjaan rumah (PR) yang paling berat untuk pemerintah dalam menindaklanjutinya. Sementara itu, Jeje melanjutkan, periode RPJMD tahun 2016-2021 sampai dengan tahun ke-2 telah dilaksanakan program-program pembangunan daerah yang akan menjadi pijakan atau pondasi pelaksanaan tahun tahun berikutnya.

“Infrastruktur dasar dan pelayanan dasar sudah semakin baik, terjangau dan merata di seluruh sektor dan wilayah Kabupaten Pangandaran. Pada tahun ini, akan dilaksanakan proyek-proyek pembangunan strategis yang akan lebih menguatkan posisi Kabupaten Pangandaran di tingkat regional, nasional dan internasional,” jelasnya.

Selain itu, Jeje menjelaskan setelah suksenya penataan PKL dan penataan kawasan melalui pembangunan RTH, selanjutnya pemerintah akan fokus pada pembangunan RSUD yang memadai, Kampus Unpad, Kampus Poleteknik Kelautan dan Perikanan serta Pembangunan Piamari.

“Pada tahun 2019 nanti, proses pencapaian visi Kabupaten Pangandaran merupakan tahun ketiga. Sehingga, dengan sumber daya yang kita miliki, prioritas pembangunan kita harus lebih fokus untuk pemenuhan target RPJMD serta janji Bupati dan Wakil Bupati periode 2016-2021,” paparnya. (Mad/Koran HR)

KOMENTAR ANDA

Komentar