BPKD Sesalkan Pencopotan Baliho Pajak oleh Panwaslu Ciamis

Foto: Ilustrasi net/Ist

Berita Ciamis, (harapanrakyat.com),-

Baliho berisi program sosialisasi pembayaran pajak di sejumlah titik yang dikeluarkan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) dicopot Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Ciamis. Hal itu dilakukan lantaran baliho tersebut dianggap memuat gambar salah calon peserta Pilkada serentak.

Langkah pengamanan baliho yang dilakukan Panwaslu Kabupaten Ciamis tersebut disayangkan oleh BPKD Kabupaten Ciamis. Pasalnya, pengamanan baliho tersebut tidak disertai pemberitahuan.

Kasubdit Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah BPKD Kabuoaten Ciamis, Asep Sualeman, ketika ditemui Koran HR, Selasa (20/02/2018), mengaku kaget setelah mendapati laporan soal pencabutan baliho sosialisasi pembayaran pajak tersebut.

“Awalnya kami kaget karena baliho sosialisasi pajak itu dicopot Panwaslu karena dianggap menyalahi aturan,” katanya.

Menurut Asep, meski tidak mendapatkan pemberitahuan sebelumnya dari Panwaslu, pihaknya langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Ciamis. 

Asep menjelaskan, pembuatan dan pemasangan baliho sosialisasi pajak tersebut sudah disesuaikan dengan aturan dan juga penganggaran. Untuk itu, pihaknya keberatan dengan pencopotan yang dilakukan Panwaslu.

“Jika nanti ada pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan dalam laporan ada untuk pembuatan dan pemasangan baliho, sementara baliho tersebut tidak lagi terpasang, jelas itu menjadi permasalahan buat kami,” katanya.

Pada kesempatan itu, Asep meminta Panwaslu Kabupaten Ciamis mengirimkan surat dan juga memberikan penjelasan terkait pencopotan baliho berisi program sosialisasi pajak tersebut. Menurut dia, surat dari Panwaslu akan dijadikan dasar saat ada pemeriksaan dari BPK RI.

Ketua Panwaslu Kabupaten Ciamis, Uce Kurniawan, ketika dikonfirmasi Koran HR, Selasa (20/02/2018), menegaskan, pencopotoan baliho sosialisasi pajak yang juga memuat gambar salah satu calon peserta Pilkada sudah memenuhi ketentuan.

“Sesuai dengan PKPU No. 4 tahun 2017 pasal 70, gubernur datau wakil gubernur, atau bupati dan wakil bupati dan wakil kota atau wakil walikota yang menjadi pasangan calon dilarang memasang alat peraga kampanye yang menggunakan program pemerintah daerah,” jelasnya.

Uce menjelaskan, baliho sosialisasi pajak tersebut juga menunjukkan gambar Bupati dan Wakil Bupati yang kembali mengikuti pencalonan dalam Pilkada. Untuk itu, sesuai PKPU terpaksa diturunkan.

Menurut Uce, jika ingin baliho program sosialisasi pajak tersebut kembali dipasang, BPKD dapat mengganti kembali materi serta menghilangkan gambar bupati dan wakil bupati dari baliho tersebut.

“Memang sebelum menurunkannya, kami tidak memberitahukannya terlebih dahulu. Namun kami akan segera melayangkan surat kepada BPKD Ciamis, terkait penurunan baliho tersebut. Kami juga meminta BPKD mengganti materi gambar yang akan dicantumkan dalam baliho. Apalagi sekarang sudah ada Pjs Bupati,” katanya. (Es/Koran HR)

KOMENTAR ANDA

Komentar