Buntut Hadir di Acara Parpol, Panwaslu Panggil Sekda Pangandaran

Sekda Pangandaran, Mahmud, saat memenuhi panggilan Panitia Pengawasan Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Pangandaran untuk dimintai klarifikasi, Jum’at (02/02/2018). Foto: Madlani/HR

Berita Pangandaran,(harapanrakyat.com),-

Sekretaris Daerah Kabupaten Pangandaran, Mahmud, memenuhi panggilan Panitia Pengawasan Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Pangandaran untuk dimintai klarifikasi terkait kehadirannya dan sejumlah ASN Pemkab Pangandaran di acara HUT PDI Perjuangan ke 45, di pantai Pangandaran, Jawa Barat, Selasa (30/01/2018) lalu.

“Ya betul, saya dimintai keterangan dan klarifikasi tentang kehadiran ASN Pemkab Pangandaran di acara HUT PDI Perjuangan,” kata Mahmud kepada Wartawan, Jum’at (02/02/2018).

Mahmud pun membenarkan bahwa sejumlah ASN hadir di acara ulang tahun parpol tersebut. Dia juga tak menapik bahwa dirinya mengirim surat undangan ke sejumlah ASN setingkat eselon II dan III untuk menghadiri acara parpol tersebut.

Namun begitu, Mahmud berkeyakinan bahwa kehadiran ASN di acara parpol tidak melanggar peraturan perundang-undangan tentang Pilkada. Karena saat ini belum memasuki tahapan penetapan paslon Cagub dan Wagub Jabar. “Kalau sudah ada penetapan atau pada masa kampanye, kami juga tidak berani hadir. Kapasitas kami di acara itu hanya sebatas tamu undangan,”katanya.

Menurut Mahmud, dirinya sebagai Sekda bukan kali pertama menghadiri acara ulang tahun parpol. Sebelumnya pun, kata dia, dirinya selalu diundang dan datang ke acara ulang tahun beberapa parpol. “Kapasitas kami sebagai perwakilan dari pemerintahan serta posisinya sebagai tamu undangan. Acara ulang tahun sifatnya terbuka dan hanya seremonial, tidak ada agenda politik tertentu. Kami pun hanya menghadiri dan tidak ikut terlibat dalam teknis acara. Menurut saya itu sah-sah saja dan tidak ada undang-undang yang melarang,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Komisioner Panwaslu Kabupaten Pangandaran, Iwan Yudiawan mengatakan, pemanggilan terhadap Sekda Pangandaran, Mahmud, karena kehadirannya ke acara salah satu parpol terindikasi melanggar aturan terkait ASN. Pihaknya pun sudah melakukan klarifikasi kepada Mahmud. “Dari 23 pertanyaan dari kami, Pak Sekda sudah menjawabnya secara utuh. Soal terbukti melanggar atau tidaknya, kita serahkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara,” ujarnya.

Namun begitu, lanjut Iwan, pihaknya belum bisa memproses Sekda Pangandaran dengan menggunakan undang-undang Pilkada. Karena penetapan pasangan calon dan masa kampanye Pilgub belum dimulai. “Kalau secara aturan Pilkada memang belum memenuhi pelanggaran, karena penetapan calon belum dilakukan. Hanya kami mengindikasikan ada pelanggaran kode etik ASN. Untuk menguji apakah ada pelanggaran ASN atau tidak, kita tunggu saja hasil pemeriksaan Komite ASN,” ujarnya. (Mad/R2/HR-Online)

KOMENTAR ANDA

Komentar