Jelang Pilkada Serentak, Warga Banjar Jangan Sebar Berita Hoaks

Foto: Ilustrasi net/ist

Foto: Ilustrasi net/Ist

Berita Banjar, (harapanrakyat.com),-

Menjelang Pilkada serentak 2018, tak sedikit masyarakat Kota Banjar yang sibuk membicarakan topik tentang pesta demokrasi tersebut. Obrolan Pilkada bukan cuma dari mulut ke mulut, tapi juga sudah masuk ke ranah media sosial, terutama Facebook.

Perbincangan Pilkada di media sosial tersebut tampaknya lebih ramai dibandingkan dengan obrolan bertatap muka langsung atau ketika kumpul-kumpul. Bahkan, melalui Facebook terkadang lebih sengit. Tak jarang akibat dari sebuah komentar mengakibatkan sebuah gesekan, apalagi ditambah dengan merebaknya isu atau berita hoaks.

Salah satu akademisi Kota Banjar, Rizal Hermawan, mengatakan, penyebaran berita atau kalimat ‘nyinyir’ dalam sebuah status melalui media sosial akan semakin kencang menjelang Pilkada ini.

“Dengan situasi politik yang kental, seharusnya setiap pihak bijak dalam berpolitik, apalagi menggunakan media sosial. Melihat jaman semakin keras, kalau bukan dari kesadaran masing-masing, mau siapa lagi. Intinya adalah, bijaklah dalam menggunakan media sosial, berikan edukasi, inovasi, motivasi, serta prestasi dengan bijak dalam berpolitik,” katanya, saat ditemui Kora HR, di Kampus STISIP Bina Putera Banjar, Selasa (06/02/2018).

Menurut Rizal, lembaga terkait dapat melakukan sosialisasi anti hoaks  ke masyarakat, terutama ke kampus-kampus, dan sekolah-sekolah, serta ke kelompok-kelompok atau organisasi masyarakat.

Sosialisasi tersebut tujuannya untuk mengedukasi generasi muda agar lebih bijak dalam menggunakan sosial media. Sehingga nantinya mereka bisa menyebarkan konten positif kepada masyarakat luas.

Pihak KPUD Kota Banjar sebenarnya telah melakukan kegiatan acara sosialisasi, salah satunya pada acara Peresmian dan Pembekalan Agen Sosialisasi Pilkada Serentak Tahun 2018 di salah satu rumah makan di wilayah Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, pada hari Kamis (1/2/2018) lalu. Tema dalam acara tersebut tentang Bahaya Berita Hoaks, dengan nara sumber Aditya Tri Wahyudi dari media tvOne.

Menurut Aditya Tri Wahyudi, pengguna medsos harus bisa memperhatikan ciri-ciri berita hoaks. Karena dalam hal ini, berita hoaks dapat mengakibatkan kecemasan, kebencian dan permusuhan.

Selain itu, sumber beritanya pun tidak jelas, medianya tidak terverifikasi, tak berimbang, dan cenderung menyudutkan pihak tertentu. Tidak hanya itu, hoaks juga bermuatan fanatisme atas nama ideologi, judul dan pengantarnya provokatif, memberikan penghukuman serta menyembunyikan fakta dan data.

“Jika ada berita di media sosial, alangkah baiknya baca dulu dengan teliti, klarifikasi kebenarannya, verifikasi dengan cara membandingkan berita yang sama dari sumber berbeda, jangan langsung diterima apalagi disebar luaskan, cukup sampai anda saja,” terang Aditya.

Terakit berita hoaks atau isu menjelang Pilkada serentak 2018, juga mendapat tanggapan dari Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Banjar, KH. Muchtar Gozali. Ia mengajak pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah nanti bisa berlangsung damai, tanpa adanya isu berbau SARA (Suku, Agama, Ras dan Antargolongan), karena hal itu dapat berpotensi memecah belah keutuhan masyarakat.

“Pelaksanaan Pilkada di Banjar nanti jangan sampai ada isu berbau SARA. Banjar yang damai harus tetap kita jaga,” tandas Muchtar Gozali.

Sementara itu, Ketua KPUD Kota Banjar, Dani Danial Muchlis, mengatakan, menjelang Pilkada Serentak nanti, pihaknya telah melakukan berbagai kegiatan sosialisasi dengan berbagai kemasan, seperti kemasan santai dan kemasan seni serta budaya.

Kegiatan sosialisasi yang dikemas dengan acara seni budaya secara tidak langsung mengundang masyarakat supaya ikut hadir menyaksikan kegiatan sosialisasi tersebut. “Dalam kegiatan Safari Budaya kemarin, kami pun menyampaikan informasi-informasi penting dalam tahapan Pilkada, salah satunya memberikan woro-woro agar masyarakat mulai dari sekarang sudah mempersiapkan diri menjelang Pilkada 2018,” kata Dani.

Pihaknya berharap, penyelenggaraan Pilkada Serentak nanti dapat dijadikan sarana edukasi demokrasi dan wahana wisata politik bagi masyarakat Indonesia, bahkan dunia. (Hermanto/Koran HR)

KOMENTAR ANDA