Foto: Ilustrasi net/Ist
Berita Ciamis, (harapanrakyat.com),-
Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan serta pendekatan yang sistematik, terpadu dan menyeluruh. Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya sadar yang dilakukan oleh berbagai pihak, khususnya di bawah kendali pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Hal tersebut diungkapkan Kepala Kantor Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LTPKD) Kabupaten Ciamis, Ade Supriadi, ketika ditemui Koran HR di ruang kerjanya, Selasa (13/08/2018).
Menurut Ade, program-program yang dilaksanakan pihaknya diarahkan untuk menurunkan angka kemiskinan. Saat ini khususnya di Kabupaten Ciamis, angka kemiskinan selama kurun waktu 5 tahun menunjukan bahwa dibandingkan dengan tahun 2012 hingga tahun 2016, persentase dan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Ciamis mengalami penurunan.
“Seperti yang sudah tercacat di kami, bahwa jumlah penduduk miskin di Kabupaten Ciamis pada tahun 2012 sebesar 9,63 persen atau sebanyak 147.800 orang, menurun menjadi sebesar 8,42 persen atau sebanyak 98.770 orang pada tahun 2016,” kata Ade.
Ade mengungkapkan, masih tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Ciamis sudah tentu memerlukan penerapan program-program penanggulangan kemiskinan yang luas serta berkelanjutan. Sehingga, angka kemiskinan dapat diturunkan dan pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Upaya kami dalam penurunan capaian tingkat kemiskinan di Kabupaten Ciamis terus dilakukan. Sehingga mencapai angka sesuai dengan target di tingkat nasional, yakni, mencapai angka 8-10 persen pada akhir tahun 2015 atau sekitar 8 persen pada tahun 2016,” tuturnya.
Secara garis besar, sambung Ade, masalah utama yang dihadapi dalam penanggulangan kemiskinan adalah masih besarnya jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Penyebabnya bersumber dari ketidakberdayaan dan ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi hak-hak dasar, kerentanan masyarakat menghadapi persaingan, konflik dan tindak kekerasan, lemahnya penanganan masalah kependudukan dan kesenjangan pembangunan yang menyebabkan masih banyaknya wilayah yang dikategorikan tertinggal dan terisolasi.
“Untuk data kemiskinan pada tahun 2017, kami masih menunggu hasil pendataan dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Ciamis. Saat ini BPS Ciamis masih dalam rangka mendata penduduk. Pastinya dari tahun ke tahun masyarakat ada perubahan dalam hal ekonomi pada khususnya,” ujarnya.
Ade menambahkan, pihaknya mengaku terus mengupayakan dalam hal penanggulangan kemiskinan atau percepatannya dengan strategi mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin, mengambangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil, serta mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.
“Saat ini kami hanya bisa melayani masyarakat miskin dengan program unggulan berupa program calakan, waluya dan walagri. Disamping itu, keberpihakan anggaran daerah untuk penanggulangan kemiskinan terus ditingkatkan sesuai kemampuan yang ada. Namun, saat ini masih dihadapkan dengan keterbatasan kemampuan anggaran daerah. Kami sangat mengharapakan bantuan dari pihak-pihak terkait terutama dukungan dari pihak donatur,” harapnya. (Tan/Koran HR)
