Terkait Angkutan Online, Dishub Ciamis Terapkan PM 108 Tahun 2017

Foto: Ilustrasi net/Ist

Berita Ciamis, (harapanrakyat.com),-

Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Ciamis dalam waktu dekat ini akan mengimplementasikan Peraturan Menteri Perhubungan (Pemenhub) Nomor 108 tahun 2017 tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek.

Sekretaris Dishub Kabupaten Ciamis, Eddy Yulianto, ketika ditemui Koran HR, Senin (29/01/2018), menegaskan, pihaknya akan segera mengimplementasikan kebijakan pemerintah pusat terkait angkutan sewa khusus atau angkutan berbasis aplikasi (online).

“Kami akan melaksanakan ketentuan yang sudah dikeluarkan pemerintah pusat, khususnya terkait keberadaan angkutan online di Kabupaten Ciamis,” kata Eddy, ketika ditemui Koran HR di Kantor Bappeda Ciamis, Senin (29/01/2018).

Seseuai Permenhub, kata Eddy, seluruh angkutan online harus mengikuti ketentuan yang sudah ditetapkan. Diantaranya, mengantongi ijin operasi yang dikeluarkan Gubernur. Dan Kabupaten Ciamis memiliki kuota (ijn) sebanyak 50 kendaraan. Wilayah operasi angkutan meliputi Kabupaten Ciamis, Kota Banjar dan Kabupaten Pangandaran. 

“Setelah seluruh angkutan online tadi mempunyai ijin, kendaraan harus menjalani pengujian, sedangkan pengendaranya harus mempunyai SIM A Umum,” katanya.

Merujuk pada ketentuan tersebut, Eddy menjelaskan, angkutan online juga harus menerapkan tarif batas atas dan batas bawah. Ketentuan itu untuk memberikan kepastian kepada pengemudi dan menghindari persaingan tidak sehat antar aplikator.  

Terkait pengujian kendaraan, Eddy menegaskan bahwa hal itu dilakukan untuk memberikan jaminan keselamatan kepada pengguna jasa angkutan online. Selain itu, angkutan online juga harus menggunakan tanda khusus.

“Yang sudah melakukan komunikasi adalah Grab. Kami juga menghimbau Grab untuk memenuhi persyaratan tersebut. Jadi, antara penyedia aplikasi dengan perusahaan angkutan itu harus berbeda, tidak bisa satu perusahaan. Yang satu penyedia layanan aplikasinya dan yang satu pemilik kendaraan sebagai penyedianya harus berbadan usaha, apakah itu berbentuk PT atau Koperasi,” imbuhnya. 

Aris Juno, driver angkutan online, ketika dimintai tanggapan, Senin (29/01/2018), mengaku sangat mengapresiasi kebijakan pemerintah terkait penyelenggaraan transportasi berbasis aplikasi online.

“Kami bersyukur, kepada semua pihak yang telah menerima transportasi online di Kabupaten Ciamis,” ucapnya. 

Terkait Permenhub Nomor 108 Tahun 2017, Aris mengaku masih menunggu keputusan resmi dari Pemerintah Pusat. Alasannya karena driver online se-Indonesia menolak diberlakukannya Permenhub tersebut. 

“Perlu diketahui bersama, bahwa kendaraan yang dipakai saat ini adalah mobil pribadi, tentunya kepada Pemerintah Pusat untuk lebih mempertimbangkan peraturan itu. Kami akui dengan adanya peraturan tersebut sangat memberatkan driver yang tergabung di transportasi online,” tegasnya. (Tan/Koran HR)

KOMENTAR ANDA