Reses Kedua, Anggota DPRD Banjar Ini Minta Usulan Masyarakat Sesuai Kebutuhan

Reses anggota DPRD Kota Banjar Dapil III Langensari dari PKB, Gun Gun Gunawan Abdul Jawad di Aula Ponpes Miftahul Huda Al Azhar Komple Jabal Rohmah. Foto: Muhafid/HR

Berita Banjar, (harapanrakyat.com),-

Anggota DPRD Kota Banjar dari Partai PKB Dapil III Langensari, Gun Gun Gunawan Abdul Jawad, menggelar reses yang kedua kalinya di Ponpes Miftahun Huda Al Azhar Komplek Jabal Rohmah, Minggu (25/03/2018). Kegiatan tersebut dihadiri puluhan masyarakat dari berbagai desa yang ada di Langensari serta kader dan simpatisan PKB Kota Banjar.

Gun Gun Gunawan Abdul Jawad, mengatakan, dalam masa reses yang kedua kali tersebut dirinya menyampaikan berbagai kinerja DPRD yang telah dilakukan, terutama DPRD sebagai fungsi legislasi, penganggaran serta pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah.

“Alhamdulillah dalam kesempatan ini saya sebagai anggota DPRD Kota Banjar bisa kembali menggelar reses yang kedua kalinya setelah sebelumnya pada reses pertama di tahun 2017 sudah dilaksanakan untuk menyerap aspirasi masyarakat,” kata Gun Gun kepada HR Online di sela-sela kegiatan.

Gun Gun menambahkan, dalam kesempatan penyerapan aspirasi ataupun usulan dari masyarakat tersebut, ia harap perwakilan dari masing-masing desa dan kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Langensari untuk menyampaikan usulan pembangunan prioritas sebagaimana kebutuhan dari masyarakat.

“Usulan-usulan yang disampaikan akan kami tampung untuk diperjuangkan di APBD. Akan tetapi, usulan tersebut harus sesuai perencanaan dan tepat sasaran demi kemaslahatan masyarakat. Jadi, kami minta usulannya merupakan prioritas kebutuhan masyarakat,” imbuhnya.

Selain itu, Gun Gun menambahkan, dirinya juga menyampaikan soal politik yang harus dipahami oleh masyarakat sebagi salah satu upaya untuk mencapai tujuan. Sebab, sebagian masayrakat masih menganggap bahwa politik itu kotor, padahal menurut pandangan dari partainya berpolitik merupakan bagian dari ibadah.

“Demi mencapai kemaslahatan bersama, tentunya dalam menjalankan sistem pemerintah ini diperlukan strategi dan kebijakan yang pro masayarakat. Melalui kebijakan itulah kita bisa menata berbagai sistem pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik. Dari ini, tentunya bagian dari ibadah dan politik dalam islam disebut siyasah. Jadi, politik itu baik, dan yang kotor itu oknum-oknumnya yang tidak bertanggungjawab,” pungkasnya. (Muhafid/R6/HR-Online)

KOMENTAR ANDA

Komentar