DPRD Minta TPP Sukwan K2 Dinaikkan, Ini Jawaban Bupati Pangandaran

Bupati Pangandaran, Jeje Wiradinata. Foto: Dokumen HR

Berita Pangandaran, (harapanrakyat.com),- Anggota DPRD Pangandaran dari Fraksi PKS, mengusulkan adanya kenaikkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi tenaga sukarelawan (sukwan) Kategori 2 (K2) sesuai masa kerja, terutama sukwan di lingkup Dinas Pendidikan. Besaran TPP sukwan K2 tersebut akan diklasifikasi berdasarkan lamanya bekerja.

Hal itu disampaikan Solihudin dari Fraksi PKS, saat membacakan Pandangan Umum (Padum) Fraksi PKS Plus dalam Rapat Paripurna Persetujuan Hibah Tanah Pemda ke UNPAD, bertempat di ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pangandaran, Kamis (29/03/2018).

Solihudin menjelaskan, tenaga sukwan K2 di lingkungan Disdik mengharapkan ada kenaikan tunjangan. Mengingat masa kerja mereka sudah puluhan tahun dan statusnya belum ada kepastian.

“Besaranya akan dibedakan sesuai masa kerja dan masih dalam pembahasan di internal Komisi I DPRD Kabupaten Pangandatan. Hal tersebut sesuai dengan Padum Fraksi PKS dalam Rapat Paripurna LKPJ Bupati tahun 2017, pada tanggal 26 Maret lalu,” katanya, kepada Koran HR.

Solihudin juga mengatakan, di Komisi 1 DPRD Bidang Pendidikan, sudah ada audiensi dari kelompok sukwan K2 yang menyampaikan langsung kepada pihaknya. Dengan begitu, maka pihaknya telah menampung semua aspirasi para sukwan tersebut.

“Di internal anggota DPRD Kabupaten Pangandaran, yakni Komisi 1, saat ini sedang dilakukan pembahasan mengenai usulan besarnya tunjangan ke pemerintah daerah. Diharapkan hal itu dapat direalisasikan di tahun anggaran berikutnya, atau APBD perubahan 2018,” harap Solihudin.

Menanggapi hal itu, Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata, mengatakan, usulan kenaikan TPP sukwan K2 akan dikaji terlebih dahulu berdasarkan lama masa kerjanya. Di samping itu, pihaknya juga masih menunggu regulasi dari pusat, terkait K2 yang ada, dan kemungkinan akan diselesaikan secara bertahap.

“Sukwan Kategori 2 di Pangandaran nanti kita naikkan TPP-nya berdasarkan masa kerja. Sedang kita bahas, dan kita sedang inventarisir mana kewenangan daerah dan mana provinsi, kita akan selesaikan bertahap,” tandas Jeje. (Madlani/R3/Koran-HR)

KOMENTAR ANDA

Komentar