HMI Minta Polisi Usut Kasus Dugaan Penolakan Pasien di RSUD Ciamis

Berita Ciamis, (harapanrakyat.com),- Puluhan massa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kabupaten Ciamis, menggelar unjuk rasa di Gedung DPRD dan Pemkab Ciamis, Jum’at (19/04/2018). Dalam aksinya mereka menyoroti tentang buruknya pelayanan RSUD Ciamis hingga belakangan terjadi kasus dugaan penolakan pasien.

Mencuatnya kasus dugaan penolakan pasien ini menyusul meninggalnya seorang bayi berusia 2 hari yang diketahui bernama Muhammad Azkar. Bayi dari pasangan Uus Usman Hidayat dan Enok Siti Nurhamidah, warga Dusun Sukamanah RT 04/RW 09 Desa Sukawening, Kecamatan Cipaku ini, sebelumnya mendapat perawatan di rumah sakit Permata Bunda Ciamis.

Karena di rumah sakit Permata Bunda tidak ada peralatan medis untuk menangani penyakit bayi tersebut, akhirnya penanganannya diupayakan pindah ke RSUD Ciamis. Namun, karena alasan ruangan penuh, pihak RSUD tidak bisa menerima bayi malang tersebut. Akhirnya bayi itupun dilarikan ke salah satu rumah sakit di Tasikmalaya.

Namun, baru sampai ke lokasi salah satu rumah sakit di Tasikmalaya, bayi bernama Muhammad Askar itu meninggal dunia. Berawal dari persoalan itu yang kemudian muncul tudingan bahwa RSUD Ciamis melakukan penolakan terhadap pasien hingga meninggal dunia.

Ketua HMI Cabang Kabupaten Ciamis, Hermawan Firmansyah, dalam pres rilisnya, mengatakan, apapun alasannya, RSUD tidak boleh melakukan penolakan terhadap pasien. Terutama pasien yang tengah mengalami kritis.

“Karena dalam undang-undang pun sudah diatur bahwa setiap warga negera berhak mendapat pelayanan kesehatan. Selain itu, undang-undang pun memerintahkan kepada seluruh rumah sakit agar tidak melakukan penolakan terhadap pasien, apalagi pasien yang tengah mengalami kritis. Kalau menolak, itu ancamannya pidana,” tegasnya.

Menurut Hendarwan, pada UU No. 36 Tahun 2009 pasal 190 ayat 1 menyebutkan pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan yang melakukan praktik atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan dengan sengaja tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien yang dalam keadaan gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) atau Pasal 85 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Selain itu, lanjut Hendarwan, pada ayat 2-nya menyebutkan dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan terjadinya kecacatan atau kematian, pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). “Makanya, pada salah satu pernyataan sikap kami meminta aparat penegak hukum untuk menindak secara hukum kasus tersebut,” tegasnya.

Hendarwan menegaskan, pada UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit pasal 32 (c), menyebutkan bahwa setiap pasien mempunyai hak memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi. Begitupula UU no 36 Tahun 2009 tentang kesehatan pasal 6 menyebutkan bahwa setiap orang mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.

“Jadi, rumah sakit atau pelayanan kesehatan manapun tidak boleh melakukan penolakan terhadap pasien. Karena masyarakat mendapat pelayanan adalah hak sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut,” katanya.

Sementara itu, dalam pernyataan sikapnya, HMI menuntut 5 point untuk segera disikapi oleh lembaga yang berwenang. Tuntutan itu, pertama mengutuk keras terhadap oknum karyawan rsud ciamis yang tidak menerima pasien(bayi) yang berinisial (ma) dengan berbagai alasan apapun. Kedua, memnita aparat penegak hukum untuk menindak secara hukum kasus tersebut. Ketiga meminta direktur RSUD Kabupaten Ciamis untuk turun dari jabatannya.

Keempat, meminta pejabat sementara (pjs) bupati meninjau dan mengevaluasi atas kinerja direktur RSUD Kabupaten Ciamis, yang kami anggap sudah tidak mampu untuk memberikan pertanggung jawaban atas buruknya pelayanan RSUD Kabupaten Ciamis. Kelima, meminta DPRD dalam hal ini komisi 4 untuk tanggap segera membentuk Pansus yang bertugas mengevaluasi kinerja pelayanan RSUD Kabupaten Ciamis.

“Tuntutan 5 poin ini harus segera dilaksanakan dalam jangka waktu 14 hari. Apabila 5 poin ini tidak terpenuhi, maka kami Himpunan Mahasiswa Isalam Cabang Ciamis akan melaksanakan aksi lebih lanjut,” tulisan terakhir sebagai penegas pada pernyataan sikap tersebut. (R2/HR-Online)

Berita Terkait

Direktur Akui Pelayanan RSUD Ciamis Belum “Paripurna”

Terkait Kematian Bayi di Ciamis, Orang Tua; Kami Sudah Ikhlas!

KOMENTAR ANDA