Kasi Intel Kejari Ciamis; Pejabat Pangandaran Jangan Sampai Tersandung Korupsi

Bagian Hukum Setda Kabupaten Pangandaran, menggelar penyuluhan hukum bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), sekaligus pemaparan peraturan perundang-undangan dalam kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa, Kamis (12/04/2018), bertempat di Aula Setda Kabupaten Pangandaran. Photo: Madlani/HR.

Berita Pangandaran, (harapanrakyat.com),- Guna menghindari potensi korupsi serta penyalahgunaan wewenang pejabat di lingkup Pemerintah Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, Bagian Hukum Setda Kabupaten Pangandaran, menggelar penyuluhan hukum bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), sekaligus pemaparan peraturan perundang-undangan dalam kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa, Kamis (12/04/2018), bertempat di Aula Setda Kabupaten Pangandaran.

Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pangandaran, Jajat Supriadi, mengatakan, kegiatan ini adalah pemaparan peraturan perundang-undangan, khususnya dalam pengadaan barang dan jasa, supaya tidak ragu dan takut lagi dalam melaksanakan tugas sebagaimana mestinya. Terpenting ASN berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan.

“Saya tekankan, dengan tata kelola keuangan yang baik dan benar, berkaitan keuangan daerah maupun keuangan negara, tentu memerlukan pemahaman yang sama diantara kita,” katanya.

Lebih lanjut Jajat menjelaskan, diawali dari tahap perencanaan kegiatan, penyusunan anggaran, sampai pada tahap pelaksanaan kegiatan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) harus senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“PPTK harus selalu mencermati dan tetap berpedoman pada aturan yang berlaku, serta ikuti petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana sesuai dengan kegiatannya. Hal ini supaya bisa memberikan masukan dan argumentasi yang benar kepada pimpinannya,” tandasnya.

Sedangkan, terkait dengan potensi korupsi dan penyalahgunaan wewenang, biasanya kesempatan itu ada, namun tergantung pribadinya masing-masing. Karena, dalam hal ini kegiatan pengawasannya ada di bagian Inspektorat.

“Saya harap semua bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya berdasarkan aturan hukum yang berlaku, dan dapat dipahami. Sehingga, pelaksanaan kegiatannya juga akan berjalan dengan baik,” kata Jajat.

Sementara itu, Kasi. Intel Kejaksaan Negeri Ciamis, Indra Lesmana, mengingatkan, bahwa tingkat kerawanan tindak pidana korupsi di semua pemerintah daerah adalah pada pengadaan barang dan jasa.

Untuk itu, pihaknya melakukan pendampingan dan penyuluhan agar semua pengguna anggaran melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Karena, pihaknya juga berharap hasil baik dari semua kegiatan yang dilaksanakan, dan dapat dinikmati tidak hanya sesaat, tapi jangka panjang.

“Saya berharap dengan penyuluhan undang-undang dan peraturan ini tidak ada pejabat Pangandaran yang tersandung kasus korupsi,” tandas Indra. (Madlani/R3/HR-Online)

KOMENTAR ANDA

Komentar