Pembuatan Sertifikat Tanah Melalui PTSL Gratis, Warga di Banjar Dibebani Rp150 Ribu

Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Banjar, saat melakukan sosialisasi program pembuatan sertifikat tanah secara gratis melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2018, di Aula Kantor Desa Waringinsari, Kecamatan Langensari, Kota Banjar. Photo: Nanang Supendi/HR.

Berita Banjar, (harapanrakyat.com),- Program pembuatan sertifikat tanah secara gratis melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2018 mulai berjalan di Kota Banjar. Untuk ikut program ini, warga nantinya akan dikenakan biaya Rp.150 ribu oleh panitia di masing-masing desa/kelurahan sebagai penerima program.

“Sesuai DPA Badan Pertanahan Nasional (BPN), program PTSL ini gratis. Sedangkan, untuk biaya 150 ribu yang dikelola panitia, itu bukan pungutan liar. Programnya saat ini baru berjalan, kita sedang tahap sosialisasi,” kata Kepala BPN Kota Banjar, Rustendy, melalui Kasubag TU Kota, Asep Supriatna, kepada Koran HR, saat ditemui usai melakukan sosialisasi di Aula Kantor Desa Waringinsari, Kecamatan Langensari, Kota Banjar, Rabu pekan lalu.

Asep menjelaskan, tahun ini Kota Banjar mendapat kuota 500 sertifikat bidang tanah melalui program PTSL. Jumlah sebanyak itu terbagi di dua lokasi, yakni Desa Waringinsari dan Desa Rejasari, Kecamatan Langensari, dengan kuota masing-masing 250 bidang tanah.

Dia juga menegaskan, mengenai biaya, itu diatur atau mengacu pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteria Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Menteri Dalam Negeri, serta Menteri Desa PDTT No. 25 Tahun 2017, No.590-3167A Tahun 2017, dan No.34 Tahun 2017 Tentang Pembiayaan Persiapan PTSL.

“Biaya sebesar 150 ribu itu dialokasikan untuk pengadaan 1 buah materai, 3 buah patok, foto copy KTP dan penggandaan dokumen persyaratan pendukung lainnya, serta operasional panitia dan petugas desa/kelurahan,” jelasnya.

Jadi, menurut Asep, adanya biaya tersebut bukan termasuk pungli karena ada dasar hukumnya. Terlebih Pemkot Banjar telah menguatkan aturan berupa Perwalkot No.14 Tahun 2017 yang diterbitkan atas acuan SKB.

Dengan dasar yang ada, maka pihak panitia tidak boleh meminta, atau menambah-nambah beban lagi di luar nilai tersebut dalam setiap bidang tanahnya kepada warga pendaftar. Jika ada panitia atau petugas desa yang meminta biaya lebih dari Rp.150 ribu/per bidang tanah, hal itu tergantung kesepakatan atau koordinasi antara warga dengan pihak panitia.

“Pada dasarnya, riwayat tanah dari warga pendaftar itu tentunya akan berbeda-beda. Dimungkinkan ada yang dibutuhkan lebih 1 materai dan 3 patok. Jadi, kalau ada panitia yang meminta biaya lebih, ya silahkan itu bagaimana panitia dan warga. Namun, sebaiknya warga sendiri yang menyediakan langsung tambahan materai dan patoknya, untuk menjaga hal yang tak diharapkan atau munculnya kegaduhan,” kata Asep.

Jika peruntukan penambahan biaya itu tak masuk akal dan rancu, jelas konsekwensinya bisa saja masuk ke ranah hukum bagi panitia. Hal ini telah dikoordinasikan pihak BPN dengan Kejaksaaan dan Kepolisian.

“Bagi kami BPN, terlepas dari urusan biaya, baik biaya sesuai SKB maupun bila terjadi tambahan biaya dari panitia, BPN teknisnya ngurus pengukuran sampai penerbitan sertifikat saja. Kita tidak lakukan pungutan apapun ke warga, karena dari BPN gratis,” tandas Asep.

BPN berharap, untuk proses percepatan program ini, setiap pemerintah desa segera membentuk panitia, dan warga peminat sendiri harus segera menyiapkan persyaratan yang ditentukan.

Sementara itu, Kepala Desa Waringinsari, Misbahudin, mengatakan, pihaknya akan secepatnya meninjaklanjuti pelaksanaan program PTSL, dan secepatnya pula akan membentuk panitia. Termasuk memusyawarahkan mengenai besaran biaya yang diperlukan, sebagaimana kebutuhan pengadaan patok, materai dan administrasi lainnya.

“Pokoknya apapun itu, warga dimohon koordinasi kepada kami. Yang jelas, bagi warga peminat untuk cepat mendaftarkan diri. Dalam pengumpulan dokumen persyaratannya, kami beri waktu satu bulan sejak hari ini,” kata Misbahudin. (Nanks/Koran HR)

KOMENTAR ANDA