DPMD Ciamis Wujudkan Tata Kelola Pemerintah Desa yang Baik

Kepala DPMD Ciamis, H. Lily Romli, SH, MM. Foto: Istimewa

Berita Ciamis, (harapanrakyat.com),- Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Kabupaten Ciamis membentuk Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) yang kini berganti nama menjadi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).

DPMD memiliki tugas pokok dan fungsi memfasilitasi pelaksanaan serta penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa. Tugas tersebut merupakan realisasi dari Visi Kabupaten Ciamis “Dengan Iman dan Taqwa, Ciamis Maju Berkualitas Menuju Kemandirian Tahun 2019”.

Selanjutnya, Visi Pemerintah Kabupaten Ciamis tersebut dijabarkan melalui misi “Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia” dan “Meningkatkan Percepatan Pembangunan Perdesaan”.

Kepala DPMD Kabupaten Ciamis, H. Lily Romli, SH, MM, didampingi Sekretaris, Krishna Gunawan, S.Sos, ketika ditemui Koran HR, Selasa (08/05/2018), menuturkan, sejak DPMD dibentuk pada tahun 2015, berbagai program dan kegiatan fasilitasi pemberdayaan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan desa telah dilaksanakan.

“Seluruh program dan kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan DPMD Kabupaten Ciamis merupakan pelaksanaan dari Visi dan Misi Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2019 yang sinergis dengan program dan kegiatan Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta Pemerintah Pusat dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014,” katanya.

Lily dan Krishna menegaskan, tujuan dari program dan kegiatan yang dilaksanakan DPMD Kabupaten Ciamis adalah terwujudnya tata kelola Pemerintahan Desa yang baik dan masyarakat yang partisipatif menuju Ciamis yang maju dan berkualitas pada Tahun 2019.

Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Aman, SSTP, M.Si, ketika ditemui Koran HR, Selasa (08/05/2018), menuturkan, pihaknya sudah merealisasikan sebanyak tiga program kegiatan.

Pertama, Fasilitasi Pembinaan dan Peningkatan Keberdayaan Lembaga Perdesaan dan Masyarakat Desa. Tujuannya untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan dan keterampilan lembaga desa, khususnya BPD, LPM dan PKK. Kemudian meningkatkan pelayanan dasar kepada masyarakat desa yang dilaksanakan oleh Posyandu.

“Pembinaan kepada POSYANDU juga merupakan prioritas Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sehingga DPMD bersama Pemprov Jawa Barat telah melaksanakan pembinaan, peningkatan kapasitas dan fasilitasi kegiatan pelayanan dasar kepada 1610 unit Posyandu Aktif se Kabupaten Ciamis sampai Tahun 2017.

Kedua, Pembinaan dan Peningkatan Lembaga Ekonomi Perdesaan yang terfokus pada pembentukan, pembinaan dan peningkatan kegiatan perekonomian UPK-PKK Desa yang diikuti sebanyak 258 kelompok, serta 239 BUMDES yang bergerak di berbagai sektor ekonomi di Desa.

Ketiga, fasilitasi penyaluran Dana Desa yang bersumber dari APBN kepada seluruh desa secara tertib dan tepat waktu setiap tahunnya. Dan saat ini, Kabupaten Ciamis menjadi kabupaten pertama di Provinsi Jawa Barat yang telah menyalurkan Dana Desa Tahap 1 sebesar 100 persen (%) pada Bulan April kepada 258 Desa.

Di tempat terpisah, Kepala Bidang Pembangunan Desa, Endang Aditya, S.Ip., ketika ditemui Koran HR, Selasa (08/05/2018), menuturkan, pihaknya sudah merealisasikan sebanyak 2 program kegiatan. Pertama, yaitu Fasilitasi Peningkatan Infrastruktur Dasar Perdesaan.

“Realiasi program kegiatan ini dilaksanakan melalui penyusunan kebijakan penetapan dan penyaluran bantuan keuangan dari APBD Kabupaten kepada Desa. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas infrastruktur dasar di Desa,” katanya.

Kedua, Fasilitasi Peningkatan dan Pembinaan Pendataan Potensi Desa. Realisasinya melalui pendayagunaan profil desa pada web Prodeskel Kemendagri. Dan pada Tahun 2016 dan 2017, seluruh desa di Kabupaten Ciamis tidak ada lagi yang berstatus swadaya, tetapi sudah berstatus Swakarya dan Swasembada.

“Hal ini sebagai bahan penyusunan kebijakan Pemerintah Kabupaten kepada Desa, serta pembinaan dan pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG) yang telah dikelola dan berjalan di Desa,” katanya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pemerintahan Desa, Ace Bastaman, S.Sos, M.Si, ketika ditemui Koran HR, Selasa (08/05/2018), mengungkapkan, pihaknya pun sudah merealisasikan sebanyak 2 program kegiatan.

Pertama, Pembinaan dan Peningkatan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Program kegiatan ini direalisasikan melalui penyusuan kebijakan, pembinaan dan pendampingan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2016, 2018 dan 2020.

Kemudian, penyusunan kebijakan pengalokasian, peruntukan dan penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD), termasuk penyusunan penetapan besaran penghasilan dan tunjangan desa yang dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015. Penyusunan dan penyaluran jaminan Kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan bagi seluruh Kepala Desa, Perangkat Desa dan Bendahara Desa beserta keluarganya.

“Kabupaten Ciamis menjadi kabupaten pertama di Indonesia yang menyalurkan Penghasilan Desa dan mengalokasikan Tunjangan Kesehatan serta Tunjangan Ketenagaerjaan setiap bulan seperti halnya PNS/ ASN,” katanya.

Ace menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Ciamis selalu berupaya meningkatkan besaran penghasilan dan tunjangan serta menambah atau menyubsidi iuran Jaminan Kesehatan dan Ketenagakerjaan Desa setiap tahunnya.

“Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan serta memberikan jaminan dan rasa aman serta nyaman kepada aparatur desa se-Kabupaten Ciamis,” katanya.

Realisasi selanjutnya, kata Ace, yaitu melalui penyusunan kebijakan penetapan dan penyaluran Bantuan Keuangan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa. Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas sarana prasarana kantor desa.

Program kedua, yakni Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa. Realisasinya melalui pembinaan, sosialisasi dan bimbingan teknis terkait peningkatan pemahaman dan pelaksanaan regulasi peraturan perundang-undangan terbaru serta melaksanakan amanah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Amanahnya, yaitu pengelolaan keuangan desa harus menggunakan aplikasi SISKEUDES yang berlaku di seluruh Indonesia. Dan saat ini, 258 desa di Kabupaten Ciamis telah mendapatkan pembinaan dan pendampingan secara intens serta telah mendapatkan dan merasakan manfaat dari penggunaan aplikasi SISKEUDES,” katanya.

Kepala Desa Sadananya, H. Gandar Herdiana, S.Ip, ketika ditemui Koran HR, Selasa (08/05/2018), mengaku sangat terfasilitasi dan terbantu oleh program dan kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Ciamis, khususnya melalui DPMD Kabupaten Ciamis.

“Dengan begitu, pelaksanaan pembangunan, administrasi pemerintahan, pemberdayaan dan pelayanan kepada masayarakat di Desa Sadananya dapat berjalan dengan baik dan lancar,” katanya.

Senada dengan itu, Sekretaris Desa Mangkubumi, Sadananya, Yuga, ketika ditemui Koran HR, Selasa (08/05/2018), mengaku sangat berterimakasih kepada Pemerintah Kabupaten Ciamis, karena telah membantu dan memfasilitasi pihaknya dalam hal pengelolaan keuangan desa.

“Sekarang, setelah menggunakan aplikasi SISKEUDES, pengelolaan keuangan desa menjadi lebih simpel, praktis dan transparan,” katanya.

Di tempat terpisah, Pjs. Kepala Desa Imbanagara, Trisyanto, ketika ditemui Koran HR, Selasa (08/05/2018), mengungkapkan bahwa program bantuan tunjangan kesehatan dan ketenagakerjaan desa sangat bermanfaat bagi keluarga perangkat atau aparatur desa.

“Jadi, ketika ada keluarga perangkat yang sakit dan perlu dirawat, tidak perlu lagi memikirkan biayanya. Soalnya, semua sudah ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Begitupun ketika perangkat habis masa jabatan (pensiun), mendapat tunjangan dari BPJS Ketenagakerjaan,” katanya. (***)

KOMENTAR ANDA

Komentar